6 ~ Crat0N's Blog

Adira Asuransi Kendaraan Terbaik Indonesia

2011-08-24T22:58:00.000+07:00

Adira Asuransi Kendaraan Terbaik Indonesia

hasil rekapitulasi sementara pemilukada / pilkada kabupaten pekalongan (kajen)

2011-05-01T22:27:00.003+07:00

hasil quick count pilkada / pemilukada kabutaen pekalongan,
kajen,
antono- siti qomariah -fadia a rafiq -riswandi -ponco

Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Pekalongan

MANUSIA DAN PANDANGAN HIDUP

2011-01-05T09:31:00.002+07:00

A. PENGERTIAN PANDANGAN HIDUP

Setiap manusia mempunyai pandangan hidup. Pandangan hidup itu bersifat kodrati. Karena itu is menentukan masa depan seseorang. Untuk itu perlu dijelaskan pula apa anti pandangan hidup. Pandangan hidup artinya pendapat atau pertimbangan yang dijadikan pegangan, pedoman, arahan, petunjuk hidup di dunia. Pendapat atau pertimbangan itu merupakan hasil pemikiran manusia berdasaikan pengalaman sejarah menurut waktu dan tempat hidupnya.

Dengan demikian pandangan hidup itu bukanlah timbul seketika atau dalam waktu yang singkat saja, melainkan melalui proses waktu yang lama dan terus menems, sehingga hasil pemikiran itu dapat diuji kenyataannya. Hasil pemikiran itu dapat diterima oleh akal, sehingga diakui kebenarannya. Atas dasar ini manusia menerima hasil pemikiran itu sebagai pegangan, pedoman, arahan, atau petunjuk_yang disebut pandangan hidup.

B. CITA-CITA

Menurut kamus umum Bahasa Indonesia, yang disebut cita-cita adalah keinginan, harapan, tujuan yang selalu ada dalam pikiran. Baik keinginan, harapan, maupun tujuan merupakan apa yang mau diperoleh seseorang pada masa mendatang. Dengan demikian cita-cita merupakan pandangan masa depan, merupakan pandangan hidup yang akan datang. Pada umumnya cita-cita merupakan semacam garis linier yang makin lama makin tinggi, dengan perkataan lain: cita-cita merupakan keinginan, harapan, dan tujuan manusia yang makin tinggi tingkatannya.

Faktor manusia yang mau mencapai cita-cita ditentukan oleh knalitas manusianya. Ada orang yag tidak berkemauan, sehingga apa yang dicita-citakan hanya merupakan khayalan saja. Hal demikian banyak menimpa anak-anak muda yang memang senang berkhayal, tetapi sulit mencapai apa yang dicita-citakan karena kurang mengukur dengan kemampuannya sendiri.Sebaliknya dengan anak yang dengan kemauan keras ingin mencapai apa yang di cita-citakan, cita-cita merupakan motivasi atau dorongan dalam menempuh hidup untuk mencapainya. Cara keras dalam mencapai cita-cita merupakan suatu perjuangan hidup yang bila bethasil akan menjadikan dirinya puas.

Faktor kondisi yang mempengaruhi tercapainya cita-cita, pada umumnya dapat disebut yang menguntungkan dan yang menghambat. Faktor yang menguntungkan merupakan kondisi yang memperlancar tercapainya suatu cita-cita, sedangkan faktor yang menghambat merupakan kondisi yang merintangi tercapainya suatu cita-cita. Faktor tingginya cita-cita yang merupakan faktor ketiga dalam mencapai cita-cita. Memang ada anjuran agar seseorang menggantungkan cita-citanya setinggi bintang di langit. Tetapi bagaimana faktor manusianya, mampukah yang bersangkutan mencapainya; demikian juga faktor kondisinya memungkinkan hal itu. apakah dapat merupakan pendorong atau penghalang cita-cita. Sementara itu ada lagi anjuran, agar seseorang mcnempatkan cita-citanya yang sepadan atau sesuai dengan kemampuannya. Pepatah mengatakan “bayang-bayang setinggi badan”, artinya mencapai cita-cita sesuai dengan kemampuan dirinya. Anjuran yang terakhir ini menyebabkan seseorang secara bertahap mencapai apa yang diidam-idamkan. Pada umumnya dilakukan dengan penuh perhitungan sesuai dengan kemampuan yang dim iliki saat itu serta kondisi yang dilaluinya.

C. KEBAJIKAN

Kebajikan atau kebaikan atau perbuatan yang mendatangkan kebaikan pada hakekatnya sama dengan perbuatan moral, perbuatan yang sesuai dengan nonna-norrna agama dan etika.

Manusia berbuat baik, karena menurut kodratnya manusia itu baik, mahluk bermoral. Atas dorongan suara hatinya manusia cenderung berbuat baik

Manusia adalah seorang pribadi yang utuh yang terdiri atas jiwa dan badan. Kedua unsur itu terpisah bila manusia meninggal. Karena merupakan pribadi, manusia mempunyai pendapat sendiri, ia mencintai diri sendiri, perasaan sendiri, cita-cita sendiri dan sebagainya. Justru karena itu, karena mementingkan diri sendiri, seringkali manusia tidak mengenal kebajikan.

Jadi kebajikan itu adalah perbuatan yang selaras dengan suara hati kita, suara hati masyarakat dan hukum Tuhan. Kebajikan berarti berkata sopan, santun, berbahasa baik, bertingkah laku baik, ramah tamah terhadap siapapun, berpalcaian sopan agar tidak merangsang bagi yang melihatnya.

Baik-buruk, kebajikan dan ketidakbijakan menimbulkan daya kreatifitas bagi seniman. Banyak hasil seni lahir dari imajinasi kebajikan dan ketidakbajikan.

D. USAHA / PERJUANGAN

Usaha/perjuangan adalah kerja keras untuk mewujudkan cita-cita. Setiap manusia hams kerja keras untuk kelanjutan hidupnya. Sebagian hidup manusia adalah usaha/perjuangan. Perjuangan untuk hidup, dan ini sudah kodrat manusia. Tanpa usaha/perjuangan, manusia tidak dapat hidup sempuma. Apabila manusia bercita-cita menjadi kaya, ia hams kerja keras. Apabila seseorang bercita-cita menjadi ilmuwan, ia hams rajin belajar dan tekun serta memenuh semua ketentuan akademik.

Kerja keras itu dapat dilakukan dengan otak/ilmu maupun dengan tenaga/jasmani, atau dengan kedua-duanya. Para ilmuwan lebih banyak bekerja keras dengan otak/ilmunya daripada dengan jasmaninya. Sebaliknya pars buruh, petani lebih banyak menggunakan jasamani daripada otaknya. Para tukang dan pars ahli lebih banyak menggunalcan kedua-duanya otak dan jasmani daripada salah satunya. Para politisi lebih banyak kerja otak daripada jasmani. Sebaliknya pars prajurit lebih banyak kerja jasmani daripada otak.

E. KEYAKINAN / KEPERCAYAAN

Keyakinan/kepercayaan yang menjadi dasar pandangan hidup berasal dari akal atau kekuaasaan Tuhan. Menurut Prof. Dr.Harun Nasution, ada tiga aliran filsafat, yaitu aliran naturalisme, aliran intelektualisme, dan aliran gabungan.

(a) Aliran Naturalisme

Hidup manusia itu dihubungkan dengan kekuatan gaib yang merupakan kekuatan tertinggi. Kekuatan gaib itu dari natur, dan itu dari Tuhan. Tetapi bagi yang tidak percaya pada Tuhan, natur itulah yang tertinggi. Tuhan menciptakan alam semesta lengkap dengan hukum-hukumnya, secara mutlak dikuasai Tuhan. Manusia sebagai mahluk tidak mampu menguasai alam ini, karma manusia itu lemah. Manusia hanya dapat berusaha/berencana tetapi Tuhan yang menentukan .

Aliran naturalisme berintikan spekulasi, mungkin ada Tuhan mungkin juga tidak ada Tuhan. Lalu mana yang benar ? Yang benar adalah keyakinan. Jika kita yakin Tuhan itu ada, maka kita katakan Tuhan ada. Bagi yang tidak yakin, dikatakan Tuhan tidak ada yang ada hanya natur.

Bagi yang percaya Tuhan, Tuhan itulah kekuasaan tertinggi. Manusia adalah mahluk ciptaan Tuhan. Karena itu manusia mengabdi kepada Tuhan berdasarkan ajaran-ajaran Tuhan yaitu agama. Ajaran agama itu ada dua macam yaitu :

1. Ajaran agama dogmatis, yang disampaikan oleh Tuhan melalui nabi-nabi. Ajaran agama yang dogmatis bersifat mutlak (absolut), terdapat dalam kitab suci Al-Quran dan Hadist. Sifatnya tetap, tidak berubah-ubah.

2. Ajaran agama dari pemuka-pemuka agama, yaitu sebagai hasil pemikiran manusia, sifatnya relatif (terbatas). Ajaran agama dari pemuka-pemuka agama tennasuk kebudayaan, terdapat dalam buku-buku agama yang ditulis oleh pemuka-pemuka agama. Sifatnya dapat berubah-ubah sesuai dengan perkembangan jaman.

(b) Aliran intelektualisme

Dasar aliran ini adalah logika / akal. Manusia mengutamakan akal. Dengan akal manusia berpikir. Mana yang benar menurut akal itulah yang baik, walaupun bertentangan dengan kekuatan had nurani. Manusia yakin bahwa dengan kekuatan pikir (akal) kebajikan itu dapat dicapai dengan sukses. Dengan akal diciptakan teknologi. Telmologi adalah alat bantu mencapai kebajikan yang maksimal, walaupun mungkin teknologi memberi akibat yang bertentangan dengan had nurani.

Akal berasal dari bahasa Arab, artinya kalbu, yang berpusat di hati, sehingga timbul istilah “hati nurani”, artinya daya rasa. Di Barat hati nurani ini menipis, justru yang menonjol adalah akal yaitu logika berpikir. Karena itu aliran ini banyak dianut di kalangan Barat Di Timur orang mengutamakan had nurani,yang baik menurut akal belum tentu baik menurut had nurani.

Dasar aliran ini ialah kekuatan gaib dan juga akal. kekuatan gaib Minya kekuatan yang berasal dari Tuhan, percaya adanya Tuhan sebagai dasar keyakinan. Sedangkan akal adalah dasar kebudayaan, yang menentukan benar tidaknya sesuatu. Segala sesuatu dinilai dengan akal, baik sebagai logika berpikir maupun sebagai rasa (hati nurani). Jadi, apa yang benar menurut logika berpikir juga dapat diterima oleh had nurani.

Apabila aliran ini dihubungkan dengan pandangan hidup, maka akan timbul dua kemungkinan pandangan hidup. Apabila keyakinan lebih berat didasarkan pada logika berpikir, sedangkan had nurani dinomor duakan, kekuatan gaib dari Tuhan diakui adanya tetapi tidak

menentukan, dan logika berpikir tidak ditekankan pada logika berpikir individu, melainkan logika berpikir kolektif (masyarakat), pandangan hidup ini disebut sosialisme.

F. LANGKAH-LANGKAH BERPANDANGAN HIDUP YANG BAI1K.

Manusia pasti mempunyai pandangan hidup walau bagaimanapun bentuknya. Bagaimana kita memeperlakukan pandangan hidup itu tergantung pada orang yang bersangkutan. Ada yang memperlakukan pandangan hidup itu sebagai sarana mencapai tujuan dan ada pula yang memperlakukaan sebagai penimbul kesejahteraan, ketentraman dan sebagainya.

Adapun langkah-langkah itu sebagai berikut :

(1) Mengenal

Mengenal merupakan suatu kodrat bagi manusia yaitu merupakan tahap pertama dari setiap aktivitas hidupnya yang dalam jal ini mengenal apa itu pandangan hidup. Tentunya kita yakin dan sadar bahwa setiap manusia itu pasti mempunyai pandangan hidup, maka kita dapat memastikan bahwa pandangan hidup itu ada sejak manusia itu ada, dan bahkan hidup itu ada sebelum manusia itu belum tunin ke dunia. Adam dan hawalah dalam hal ini yang merupakan manusia pertama, dan berarti pula mereka mempunyai pandangan hidup yang digunakan sebagai pedoman dan yang memberi petunjuk kepada mereka.

Tahan kedua untuk berpandangan hidup yang baik adalah mengerti. Mengerti disini dimaksudkan mengerti terhadap pandangan hidup itu sendiri. Bila dalam bemegara kita berpandangan pada Pancasila, maka dalam berpandangan hidup pada Pancasila kita hendaknya mengerti apa Pancasila dan bagaimana mengatur kehidupan bemegara. Begitu juga bagai yang berpandangan hidup pada agama Islam. Hendaknya kita mengerti apa itu Al-Qur’an, Hadist dan ijmak itu dan bagaimana ketiganya itu mengatur kehidupan baik di dunia maupun di akherat. Selain itu juga kita mengerti untuk apa dan dari mana Al Qur’an, hadist, dan ijmak itu. Sehingga dengan demikian mempunyai suatu konsep pengertian tentang pandangan hidup dalam Agama Islam.(3) Menghayati

Langkah selanjutnya setelah mengerti pandangan hidup adalah menghayati pandangan hidup itu. Dengan menghayati pandangan hidup kita memperoleh gambaran yang tepat dan benar mengenai kebenaran pandangan hdiup itu sendiri.

Menghayati disini dapat diibaratkan menghayati nilai-nilai yang terkandung didalamnya, yaitu dengan memperluas dan mernperdalam pengetahuan mengenai pandangan hidup itu sendiri. Langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam rangka menghayati ini, menganalisa hal-hal yang berhubungan dengan pandangan hidup, bertanya kepada orang yang dianggap lebih tahu dan lebih berpengalaman mengenai isi pandangan hidup itu atau mengenai pandangan hidup itu sendiri. Jadi dengan menghayati pandangan hidup kita akan memperoleh mengenai kebenaran tentang pandangan hidup itu sendiri.

(4) Meyakini

Setelah mengetahui kebenaran dan validitas, baik secara kemanusiaan, maupun ditinjau dari segi kemasyarakatan maupun negara dan dari kehidupan di akherat, maka hendaknya kita meyakini pandangan hidup yang telah kita hayati itu. Meyakini ini merupakan suatu hal untuk cenderung memperoleh suatu kepastian sehingga dapat mencapai suatu tujuan hidupnya.

otonomi daerah

2010-12-08T11:18:00.000+07:00

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 TAHUN 1999

TENTANG

PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut

Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan kepada Daerah

untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah;

b. bahwa dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah, dipandang perlu untuk

lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokra-si, peran-serta

masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan

keanekaragaman Daerah;

c. bahwa dalam menghadapi perkembangan keadaan, baik di dalam maupun

di luar negeri, serta tantangan persaingan global, dipandang perlu

menyelenggarakan Otonomi Daerah dengan memberikan kewenangan

yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara

proporsional, yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan

pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan Pusat

dan Daerah, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran-serta

masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta potensi dan keanekaragaman

Daerah, yang dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik

Indonesia;

d. bahwa ...

- 2 -

d. bahwa Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38;

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) tidak sesuai lagi dengan

prinsip penyelenggaraan Otonomi Daerah dan perkembangan keadaan,

sehingga perlu diganti;

e. bahwa Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa

(Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3153) yang menyeragamkan nama, bentuk, susunan, dan

kedudukan pemerintahan Desa, tidak sesuai dengan jiwa Undang-Undang

Dasar 1945 dan perlunya mengakui serta menghormati hak asal-usul

Daerah yang bersifat istimewa sehingga perlu diganti;

f. bahwa berhubung dengan itu, perlu ditetapkan Undang-undang mengenai

Pemerintahan Daerah untuk mengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun

1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah dan Undang-undang

Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;

Mengingat : 1. Pasal 1 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, dan Pasal 20 ayat (1) Undang-

Undang Dasar 1945;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor

X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam

Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai

Haluan Negara;

3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor

XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

4. Ketetapan ...

- 3 -

4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor

XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan,

Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan;

serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara

Kesatuan Republik Indonesia;

5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999

Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

a. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta

para Menteri.

b. Pemerintah ...

- 4 -

b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah

Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.

c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah

Badan Legislatif Daerah.

d. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Desentralisasi.

e. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh

Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

f. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada

Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan atau perangkat pusat di Daerah.

g. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan

Desa dan dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang

disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia

dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya

kepada yang menugaskan.

h. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri

berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundangundangan.

i. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat

hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri

berdasarkan aspirasi

masyarakat ...

- 5 -

masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

j. Wilayah Administrasi adalah wilayah kerja Gubernur selaku wakil

Pemerintah.

k. Instansi Vertikal adalah perangkat Departemen dan atau Lembaga

Pemerintah Non-Departemen di Daerah.

l. Pejabat yang berwenang adalah pejabat Pemerintah di tingkat Pusat dan

atau pejabat Pemerintah di Daerah Propinsi yang berwenang membina dan

mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

m. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah

Kabupaten dan Daerah Kota.

n. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah

Kabupaten dan/atau Daerah Kota di bawah Kecamatan.

o. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa,

adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem

Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

p. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama

pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam, dengan susunan fungsi

kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa

pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

q. Kawasan ...

- 6 -

q. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama

bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat

permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa

pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

BAB II

PEMBAGIAN DAERAH

Pasal 2

(1) Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam Daerah

Propinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota yang bersifat otonom.

(2) Daerah Propinsi berkedudukan juga sebagai Wilayah Administrasi.

Pasal 3

Wilayah Daerah Propinsi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri

atas wilayah darat dan wilayah laut sejauh dua belas mil laut yang diukur dari

garis pantai ke arah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan.

BAB III

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN DAERAH

Pasal 4

(1) Dalam rangka pelaksanaan asas Desentralisasi dibentuk dan disusun

Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota yang berwenang

mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat ...

- 7 -

masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi

masyarakat.

(2) Daerah-daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing

berdiri sendiri dan tidak mempunyai hubungan hierarki satu sama lain.

Pasal 5

(1) Daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi

Daerah, sosial-budaya, sosial-politik, jumlah penduduk, luas Daerah, dan

pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya Otonomi Daerah.

(2) Pembentukan, nama, batas, dan ibukota sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditetapkan dengan Undang-Undang.

(3) Perubahan batas yang tidak mengakibatkan penghapusan suatu Daerah,

perubahan nama Daerah, serta perubahan nama dan pemindahan ibukota

Daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

(4) Syarat-syarat pembentukan Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 6

(1) Daerah yang tidak mampu menyelenggarakan Otonomi Daerah dapat

dihapus dan atau digabung dengan Daerah lain.

(2) Daerah dapat dimekarkan menjadi lebih dari satu Daerah.

(3) Kriteria tentang penghapusan, penggabungan, dan pemekaran Daerah,

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan

Peraturan Pemerintah.

(4) Penghapusan, ...

- 8 -

(4) Penghapusan, penggabungan dan pemekaran Daerah, sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Undang-undang.

BAB IV

KEWENANGAN DAERAH

Pasal 7

(1) Kewenangan Daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang

pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri,

pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta

kewenangan bidang lain.

(2) Kewenangan bidang lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi

kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan

nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi

negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan

sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi

tinggi yang strategis, konservasi, dan standardisasi nasional.

Pasal 8

(1) Kewenangan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah dalam rangka

desentralisasi harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan

pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia sesuai

dengan kewenangan yang diserahkan tersebut.

(2) Kewenangan ...

- 9 -

(2) Kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur dalam

rangka dekonsentrasi harus disertai dengan pembiayaan sesuai dengan

kewenangan yang dilimpahkan tersebut.

Pasal 9

(1) Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom mencakup kewenangan

dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten dan Kota, serta

kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya.

(2) Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom termasuk juga

kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan Daerah Kabupaten

dan Daerah Kota.

(3) Kewenangan Propinsi sebagai Wilayah Administrasi mencakup

kewenangan dalam bidang pemerintahan yang dilimpahkan kepada

Gubernur selaku wakil Pemerintah.

Pasal 10

(1) Daerah berwenang mengelola sumber daya nasional yang tersedia di

wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Kewenangan Daerah di wilayah laut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal

3, meliputi :

a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut

sebatas wilayah laut tersebut;

b. pengaturan kepentingan administratif;

c. pengaturan ...

- 10 -

c. pengaturan tata ruang;

d. penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh Daerah

atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah; dan

e. bantuan penegakan keamanan dan kedaulatan negara.

(3) Kewenangan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota di wilayah laut,

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sejauh sepertiga dari batas

laut Daerah Propinsi.

(4) Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 11

(1) Kewenangan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota mencakup semua

kewenangan pemerintahan selain kewenangan yang dikecualikan dalam

Pasal 7 dan yang diatur dalam Pasal 9.

(2) Bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan

Daerah Kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan

kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan,

penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga

kerja.

Pasal 12

Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

7 dan Pasal 9 ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 13 ...

- 11 -

Pasal 13

(1) Pemerintah dapat menugaskan kepada Daerah tugas-tugas tertentu dalam

rangka tugas pembantuan disertai pembiayaan, sarana dan prasarana, serta

sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan

mempertanggungjawabkannya kepada Pemerintah.

(2) Setiap penugasan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan

peraturan perundang-undangan.

BAB V

BENTUK DAN SUSUNAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

(1) Di Daerah dibentuk DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah dan

Pemerintah Daerah sebagai Badan Eksekutif Daerah.

(2) Pemerintah Daerah terdiri atas Kepala Daerah beserta perangkat Daerah

lainnya.

Bagian Kedua

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 15

Kedudukan, susunan, tugas, wewenang, hak, keanggotaan, pim-pinan, dan alat

kelengkapan DPRD diatur dengan Undang-undang.

Pasal 16 ...

- 12 -

Pasal 16

(1) DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di Daerah merupakan wahana

untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila.

(2) DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah berkedudukan sejajar dan menjadi

mitra dari Pemerintah Daerah.

Pasal 17

(1) Keanggotaan DPRD dan jumlah anggota DPRD ditetapkan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

(2) Alat kelengkapan DPRD terdiri atas pimpinan, komisi-komisi, dan panitiapanitia.

(3) DPRD membentuk fraksi-fraksi yang bukan merupakan alat kelengkapan

DPRD.

(4) Pelaksanaan ketentuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3),

diatur dengan Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 18

(1) DPRD mempunyai tugas dan wewenang :

a. memilih Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan

Walikota/Wakil Walikota;

b. memilih anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dari Utusan

Daerah;

c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/ Wakil

Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, atau Walikota/ Wakil Walikota;

d. bersama dengan Gubernur, Bupati, atau Walikota membentuk

Peraturan Daerah;

e. bersama ...

- 13 -

e. bersama dengan Gubernur, Bupati, atau Walikota menetapkan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

f. melaksanakan pengawasan terhadap :

1) pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan perundangundangan

lain;

2) pelaksanaan Keputusan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

3) pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

4) kebijakan Pemerintah Daerah; dan

5) pelaksanaan kerja sama internasional di Daerah;

g. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah terhadap

rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan

Daerah; dan

h. menampung dan menindaklanjuti aspirasi Daerah dan masyarakat.

(2) Pelaksanaan tugas dan wewenang, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 19

(1) DPRD mempunyai hak :

a. meminta pertanggungjawaban Gubernur, Bupati, dan Walikota;

b. meminta keterangan kepada Pemerintah Daerah;

c. mengadakan penyelidikan;

d. mengadakan perubahan atas Rancangan Peraturan Daerah;

e. mengajukan ...

- 14 -

e. mengajukan pernyataan pendapat;

f. mengajukan Rancangan Peraturan Daerah;

g. menentukan Anggaran Belanja DPRD; dan

h. menetapkan Peraturan Tata Tertib DPRD.

(2) Pelaksanaan hak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam

Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 20

(1) DPRD dalam melaksanakan tugasnya berhak meminta pejabat negara,

pejabat pemerintah, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan

tentang suatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan negara, bangsa,

pemerintahan, dan pembangunan.

(2) Pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat yang menolak

permintaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diancam dengan pidana

kurungan paling lama satu tahun karena merendahkan martabat dan

kehormatan DPRD.

(3) Pelaksanaan hak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur

dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 21

(1) Anggota DPRD mempunyai hak :

a. pengajuan pertanyaan;

b. protokoler; dan

c. keuangan/administrasi.

(2) Pelaksanaan hak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam

Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 22 ...

- 15 -

Pasal 22

DPRD mempunyai kewajiban :

a. mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik

Indonesia;

b. mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta mentaati

segala peraturan perundang-undangan;

c. membina demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

d. meningkatkan kesejahteraan rakyat di Daerah berdasarkan demokrasi

ekonomi; dan

e. memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, menerima keluhan dan

pengaduan masyarakat, serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya.

Pasal 23

(1) DPRD mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya enam kali

dalam setahun.

(2) Kecuali yang dimaksud pada ayat (1), atas permintaan sekurangkurangnya

seperlima dari jumlah anggota atau atas permintaan Kepala

Daerah, Ketua DPRD dapat mengundang anggotanya untuk mengadakan

rapat selambat-lambatnya dalam waktu satu bulan setelah permintaan itu

diterima.

(3) DPRD mengadakan rapat atas undangan Ketua DPRD.

(4) Pelaksanaan ketentuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),

dan ayat (3), ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 24 ...

- 16 -

Pasal 24

Peraturan Tata Tertib DPRD ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 25

Rapat-rapat DPRD bersifat terbuka untuk umum, kecuali yang dinyatakan

tertutup berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPRD atau atas kesepakatan di

antara pimpinan DPRD.

Pasal 26

Rapat tertutup dapat mengambil keputusan, kecuali mengenai :

a. pemilihan Ketua/Wakil Ketua DPRD;

b. pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

c. pemilihan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Utusan Daerah;

d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

e. penetapan perubahan dan penghapusan pajak dan retribusi;

f. utang piutang, pinjaman, dan pembebanan kepada Daerah;

g. Badan Usaha Milik Daerah;

h. penghapusan tagihan sebagian atau seluruhnya;

i. persetujuan penyelesaian perkara perdata secara damai; dan

j. kebijakan tata ruang.

Pasal 27

Anggota DPRD tidak dapat dituntut di pengadilan karena pernyataan dan atau

pendapat yang dikemukakan dalam rapat DPRD, baik terbuka maupun

tertutup, yang diajukannya secara

lisan ...

- 17 -

lisan atau tertulis, kecuali jika yang bersangkutan mengumumkan apa yang

disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal yang dimaksud

oleh ketentuan mengenai pengumuman rahasia negara dalam buku kedua Bab I

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pasal 28

(1) Tindakan penyidikan terhadap anggota DPRD dapat dilaksanakan atas

persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri bagi anggota DPRD Propinsi

dan Gubernur bagi anggota DPRD Kabupaten dan Kota, kecuali jika yang

bersangkutan tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan.

(2) Dalam hal anggota DPRD tertangkap tangan melakukan tindak pidana,

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya dalam tempo 2

kali 24 jam diberitahukan secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri

dan/atau Gubernur.

Bagian Ketiga

Sekretariat DPRD

Pasal 29

(1) Sekretariat DPRD membantu DPRD dalam menyelenggara-kan tugas dan

kewenangannya.

(2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang diangkat

oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas

persetujuan pimpinan DPRD.

(3) Sekretaris ...

- 18 -

(3) Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD.

(4) Sekretaris DPRD dapat menyediakan tenaga ahli dengan tugas membantu

anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya.

(5) Anggaran Belanja Sekretariat DPRD ditetapkan dengan Keputusan

DPRD dan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah.

Bagian Keempat

Kepala Daerah

Pasal 30

Setiap Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Daerah sebagai kepala eksekutif

yang dibantu oleh seorang Wakil Kepala Daerah.

Pasal 31

(1) Kepala Daerah Propinsi disebut Gubernur, yang karena jabatannya adalah

juga sebagai wakil Pemerintah.

(2) Dalam menjalankan tugas dan kewenangan sebagai Kepala Daerah,

Gubernur bertanggung jawab kepada DPRD Propinsi.

(3) Tata cara pelaksanaan pertanggungjawaban, sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib DPRD sesuai dengan

pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

(4) Dalam ...

- 19 -

(4) Dalam kedudukan sebagai wakil Pemerintah, Gubernur berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Presiden.

(5) Tata cara pelaksanaan pertanggungjawaban, sebagaimana dimaksud pada

ayat (4), ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 32

(1) Kepala Daerah Kabupaten disebut Bupati.

(2) Kepala Daerah Kota disebut Walikota.

(3) Dalam menjalankan tugas dan kewenangan selaku Kepala Daerah,

Bupati/Walikota bertanggung jawab kepada DPRD Kabupaten/Kota.

(4) Tata cara pelaksanaan pertanggungjawaban, sebagaimana dimaksud pada

ayat (3), ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib DPRD sesuai dengan

pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah

Pasal 33

Yang dapat ditetapkan menjadi Kepala Daerah adalah warga negara Republik

Indonesia dengan syarat-syarat :

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan

Pemerintah yang sah;

c. tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan

Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang

Dasar 1945 yang dinyatakan dengan surat keterangan Ketua Pengadilan

Negeri;

d. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas

dan/atau sederajat;

e. berumur ...

- 20 -

e. berumur sekurang-kurangnya tiga puluh tahun;

f. sehat jasmani dan rohani;

g. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;

h. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;

i. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan

negeri;

j. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;

k. menyerahkan daftar kekayaan pribadi; dan

l. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Daerah.

Pasal 34

(1) Pengisian jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilakukan

oleh DPRD melalui pemilihan secara bersamaan.

(2) Calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah, dite-tapkan oleh

DPRD melalui tahap pencalonan dan pemilihan.

(3) Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah, dibentuk Panitia Pemilihan.

(4) Ketua dan para Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Ketua dan

Wakil Ketua Panitia Pemilihan merangkap sebagai anggota.

(5) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Panitia Pemilihan,

tetapi bukan anggota.

Pasal 35

(1) Panitia pemilihan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3),

bertugas :

a. melakukan ...

- 21 -

a. melakukan pemeriksaan berkas identitas mengenai bakal calon

berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Pasal 33;

b. melakukan kegiatan teknis pemilihan calon; dan

c. menjadi penanggung jawab penyelenggaraan pemilihan.

(2) Bakal calon Kepala Daerah dan bakal calon Wakil Kepala Daerah yang

memenuhi persyaratan sesuai dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan

oleh Panitia Pemilihan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan

kepada DPRD untuk ditetapkan sebagai calon Kepala Daerah dan calon

Wakil Kepala Daerah.

Pasal 36

(1) Setiap fraksi melakukan kegiatan penyaringan pasangan bakal calon sesuai

dengan syarat yang ditetapkan dalam Pasal 33.

(2) Setiap fraksi menetapkan pasangan bakal calon Kepala Daerah dan bakal

calon Wakil Kepala Daerah dan menyampaikannya dalam rapat paripurna

kepada pimpinan DPRD.

(3) Dua fraksi atau lebih dapat secara bersama-sama mengajukan pasangan

bakal calon Kepala Daerah dan bakal calon Wakil Kepala Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 37

(1) Dalam Rapat Paripurna DPRD, setiap fraksi atau beberapa fraksi

memberikan penjelasan mengenai bakal calonnya.

(2) Pimpinan ...

- 22 -

(2) Pimpinan DPRD mengundang bakal calon dimaksud untuk menjelaskan

visi, misi, serta rencana-rencana kebijakan apabila bakal calon dimaksud

terpilih sebagai Kepala Daerah.

(3) Anggota DPRD dapat melakukan tanya jawab dengan para bakal calon.

(4) Pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi-fraksi melakukan penilaian atas

kemampuan dan kepribadian para bakal calon dan melalui musyawarah

atau pemungutan suara menetapkan sekurang-kurangnya dua pasang calon

Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah yang akan dipilih satu

pasang di antaranya oleh DPRD.

Pasal 38

(1) Nama-nama calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur yang telah

ditetapkan oleh pimpinan DPRD dikonsultasikan dengan Presiden.

(2) Nama-nama calon Bupati dan calon Wakil Bupati serta calon Walikota dan

calon Wakil Walikota yang akan dipilih oleh DPRD ditetapkan dengan

keputusan pimpinan DPRD.

Pasal 39

(1) Pemilihan calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah

dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurangkurangnya

dua pertiga dari jumlah anggota DPRD.

(2) Apabila jumlah anggota DPRD belum mencapai kuorum, sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama

satu jam.

(3) Apabila ...

- 23 -

(3) Apabila ketentuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum dicapai,

rapat paripurna diundur paling lama satu jam lagi dan selanjutnya pemilihan

calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah tetap dilaksanakan.

Pasal 40

(1) Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan secara

langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

(2) Setiap anggota DPRD dapat memberikan suaranya kepada satu pasang

calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah dari pasangan calon

yang telah ditetapkan oleh pimpinan DPRD, sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 37 ayat (4).

(3) Pasangan calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah yang

memperoleh suara terbanyak pada pemilihan, sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), ditetapkan sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

oleh DPRD dan disahkan oleh Presiden.

Pasal 41

Kepala Daerah mempunyai masa jabatan lima tahun dan dapat dipilih kembali

hanya untuk sekali masa jabatan.

Pasal 42

(1) Kepala Daerah dilantik oleh Presiden atau pejabat lain yang ditunjuk untuk

bertindak atas nama Presiden.

(2) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Daerah mengucap-kan

sumpah/janji.

(3) Susunan ...

- 24 -

(3) Susunan kata-kata sumpah/janji dimaksud adalah sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan

memenuhi kewajiban saya selaku Gubernur/Bupati/ Walikota dengan

sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan

selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai

dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi

dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala

peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Daerah dan Negara

Kesatuan Republik Indonesia”.

(4) Tata cara pengucapan sumpah/janji dan pelantikan bagi Kepala Daerah

ditetapkan oleh Pemerintah.

Bagian Kelima

Kewajiban Kepala Daerah

Pasal 43

Kepala Daerah mempunyai kewajiban :

a. mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik

Indonesia sebagaimana cita-cita Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17

Agustus 1945;

b. memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

c. menghormati kedaulatan rakyat;

d. menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;

e. meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat;

f. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat; dan

g. mengajukan ...

- 25 -

g. mengajukan Rancangan Peraturan Daerah dan menetapkannya sebagai

Peraturan Daerah bersama dengan DPRD.

Pasal 44

(1) Kepala Daerah memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.

(2) Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, Kepala Daerah bertanggung

jawab kepada DPRD.

(3) Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan atas penyeleng-garaan

Pemerintahan Daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri

dengan tembusan kepada Gubernur bagi Kepala Daerah Kabupaten dan

Kepala Daerah Kota, sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun, atau

jika dipandang perlu oleh Kepala Daerah atau apabila diminta oleh

Presiden.

Pasal 45

(1) Kepala Daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada DPRD

pada setiap akhir tahun anggaran.

(2) Kepala Daerah wajib memberikan pertanggungjawaban kepada DPRD

untuk hal tertentu atas permintaan DPRD sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 44 ayat (2).

Pasal 46

(1) Kepala Daerah yang ditolak pertanggungjawabannya, seba-gaimana

dimaksud dalam Pasal 45, baik pertanggungjawaban

kebijakan ...

- 26 -

kebijakan pemerintahan maupun pertanggung-jawaban keuangan, harus

melengkapi dan/atau menyempurnakannya dalam jangka waktu paling

lama tiga puluh hari.

(2) Kepala Daerah yang sudah melengkapi dan/atau menyempurnakan

pertanggungjawabannya menyampaikan-nya kembali kepada DPRD,

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Bagi Kepala Daerah yang pertanggungjawabannya ditolak untuk kedua

kalinya, DPRD dapat mengusulkan pemberhentiannya kepada Presiden.

(4) Tata cara, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh

Pemerintah.

Pasal 47

Kepala Daerah mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat

menunjuk kuasa untuk mewakilinya.

Bagian Keenam

Larangan bagi Kepala Daerah

Pasal 48

Kepala Daerah dilarang :

a. turut serta dalam suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik

Negara/Daerah, atau dalam yayasan bidang apa pun juga;

b. membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi

dirinya, anggota keluarganya, kroninya, golongan tertentu, atau

kelompok politiknya yang secara

nyata ...

- 27 -

nyata merugikan kepentingan umum atau mendiskriminasi-kan warga

negara dan golongan masyarakat lain;

c. melakukan pekerjaan lain yang memberikan keuntungan bagi dirinya, baik

secara langsung maupun tidak langsung, yang berhubungan dengan Daerah

yang bersangkutan;

d. menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang patut dapat

diduga akan mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan

dilakukannya; dan

e. menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan,

selain yang dimaksud dalam Pasal 47.

Bagian Ketujuh

Pemberhentian Kepala Daerah

Pasal 49

Kepala Daerah berhenti atau diberhentikan karena :

a. meninggal dunia;

b. mengajukan berhenti atas permintaan sendiri;

c. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;

d. tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33;

e. melanggar sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3);

f. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48; dan

g. mengalami krisis kepercayaan publik yang luas akibat kasus yang

melibatkan tanggung jawabnya, dan keterangannya atas kasus itu ditolak

oleh DPRD.

Pasal 50 ...

- 28 -

Pasal 50

(1) Pemberhentian Kepala Daerah karena alasan-alasan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 49 ditetapkan dengan Keputusan DPRD dan

disahkan oleh Presiden.

(2) Keputusan DPRD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dihadiri

oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota DPRD dan

putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya dua pertiga dari

jumlah anggota yang hadir.

Pasal 51

Kepala Daerah diberhentikan oleh Presiden tanpa melalui Keputusan DPRD

apabila terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan

hukuman lima tahun atau lebih, atau diancam dengan hukuman mati

sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pasal 52

(1) Kepala Daerah yang diduga melakukan makar dan/atau perbuatan lain

yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia

diberhentikan untuk sementara dari jabatannya oleh Presiden tanpa melalui

Keputusan DPRD.

(2) Kepala Daerah yang terbukti melakukan makar dan perbuat-an yang dapat

memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dinyatakan

dengan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum

yang tetap diberhentikan dari jabatannya oleh Presiden, tanpa persetujuan

DPRD.

(3) Kepala ...

- 29 -

(3) Kepala Daerah yang setelah melalui proses peradilan ternyata tidak

terbukti melakukan makar dan perbuatan yang dapat memecah belah

Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), diaktifkan kembali dan direhabilitasi selaku Kepala Daerah sampai

akhir masa jabatannya.

Pasal 53

(1) DPRD memberitahukan akan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah

secara tertulis kepada yang bersangkutan, enam bulan sebelumnya.

(2) Dengan adanya pemberitahuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala Daerah mempersiapkan pertanggungjawaban akhir masa

jabatannya kepada DPRD dan menyampaikan pertanggungjawaban

tersebut selambat-lambatnya empat bulan setelah pemberitahuan.

(3) Selambat-lambatnya satu bulan sebelum masa jabatan Kepala Daerah

berakhir, DPRD mulai memproses pemilihan Kepala Daerah yang baru.

Pasal 54

Kepala Daerah yang ditolak pertanggungjawabannya oleh DPRD, sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 53, tidak dapat dicalonkan kembali sebagai Kepala

Daerah dalam masa jabatan berikutnya.

Bagian ...

- 30 -

Bagian Kedelapan

Tindakan Penyidikan terhadap Kepala Daerah

Pasal 55

(1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Daerah dilaksanakan setelah adanya

persetujuan tertulis dari Presiden.

(2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) adalah :

a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam

dengan pidana penjara lima tahun atau lebih; dan

b. dituduh telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan

hukuman mati.

(3) Setelah tindakan penyidikan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan, hal itu harus dilaporkan kepada Presiden selambat-lambatnya

dalam 2 kali 24 jam.

Bagian Kesembilan

Wakil Kepala Daerah

Pasal 56

(1) Di setiap Daerah terdapat seorang Wakil Kepala Daerah.

(2) Wakil Kepala Daerah dilantik oleh Presiden atau pejabat lain yang ditunjuk,

bersamaan dengan pelantikan Kepala Daerah.

(3) Sebelum memangku jabatannya, Wakil Kepala Daerah mengucapkan

sumpah/janji.

(4) Susunan kata-kata sumpah/janji dimaksud adalah sebagai berikut :

“Demi ...

- 31 -

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan

memenuhi kewajiban saya selaku Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil

Walikota dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya;

bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan

Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan

kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi

negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi

Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

(5) Ketentuan-ketentuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 41,

Pasal 43 kecuali huruf g, Pasal 47 sampai dengan Pasal 54, berlaku juga

bagi Wakil Kepala Daerah.

(6) Wakil Kepala Daerah Propinsi disebut Wakil Gubernur, Wakil Kepala

Daerah Kabupaten disebut Wakil Bupati dan Wakil Kepala Daerah Kota

disebut Wakil Walikota.

Pasal 57

(1) Wakil Kepala Daerah mempunyai tugas :

a. membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan kewajibannya;

b. mengkoordinasikan kegiatan instansi pemerintahan di Daerah; dan

c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

(2) Wakil Kepala Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

(3) Wakil ...

- 32 -

(3) Wakil Kepala Daerah melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Daerah

apabila Kepala Daerah berhalangan.

Pasal 58

(1) Apabila Kepala Daerah berhalangan tetap, jabatan Kepala Daerah diganti

oleh Wakil Kepala Daerah sampai habis masa jabatannya.

(2) Apabila Wakil Kepala Daerah berhalangan tetap, jabatan Wakil Kepala

Daerah tidak diisi.

(3) Apabila Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berha-langan tetap,

Sekretaris Daerah melaksanakan tugas Kepala Daerah untuk sementara

waktu.

(4) Apabila Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berhalangan tetap,

DPRD menyelenggarakan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah selambat-lambatnya dalam waktu tiga bulan.

Bagian Kesepuluh

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah

Pasal 59

Kedudukan keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditetapkan

dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kesebelas

Perangkat Daerah

Pasal 60

Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan lembaga

teknis Daerah lainnya, sesuai dengan kebutuhan Daerah.

Pasal 61 ...

- 33 -

Pasal 61

(1) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah.

(2) Sekretaris Daerah Propinsi diangkat oleh Gubernur atas persetujuan

pimpinan DPRD dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

(3) Sekretaris Daerah Propinsi karena jabatannya adalah Sekretaris Wilayah

Administrasi.

(4) Sekretaris Daerah Kabupaten atau Sekretaris Daerah Kota diangkat oleh

Bupati atau Walikota atas persetujuan pimpinan DPRD dari Pegawai

Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

(5) Sekretaris Daerah berkewajiban membantu Kepala Daerah dalam

menyusun kebijakan serta membina hubungan kerja dengan dinas, lembaga

teknis, dan unit pelaksana lainnya.

(6) Sekretaris Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

(7) Apabila Sekretaris Daerah berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas

Sekretaris Daerah dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala

Daerah.

Pasal 62

(1) Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah.

(2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang diangkat oleh Kepala

Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul

Sekretaris Daerah.

(3) Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui

Sekretaris Daerah.

Pasal 63 ...

- 34 -

Pasal 63

Penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada

Gubernur selaku wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi, sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), dilaksanakan oleh Dinas Propinsi.

Pasal 64

(1) Penyelenggaraan bidang pemerintahan yang menjadi wewenang

Pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilakukan oleh instansi

vertikal.

(2) Pembentukan, susunan organisasi, formasi, dan tata laksananya,

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan

Presiden.

Pasal 65

Di Daerah dapat dibentuk lembaga teknis sesuai dengan kebutuhan Daerah.

Pasal 66

(1) Kecamatan merupakan perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota

yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan.

(2) Kepala Kecamatan disebut Camat.

(3) Camat diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul Sekretaris Daerah

Kabupaten/Kota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

(4) Camat menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari

Bupati/Walikota.

(5) Camat bertanggung jawab kepada Bupati atau Walikota.

(6) Pembentukan ...

- 35 -

(6) Pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 67

(1) Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh Kepala

Kelurahan.

(2) Kepala Kelurahan disebut Lurah.

(3) Lurah diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat oleh

Walikota/Bupati atas usul Camat.

(4) Lurah menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari

Camat.

(5) Lurah bertanggung jawab kepada Camat.

(6) Pembentukan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 68

(1) Susunan organisasi perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan

Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Pemerintah.

(2) Formasi dan persyaratan jabatan perangkat Daerah ditetapkan dengan

Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan

Pemerintah.

BAB VI

PERATURAN DAERAH DAN KEPUTUSAN

KEPALA DAERAH

Pasal 69

Kepala Daerah menetapkan Peraturan Daerah atas persetujuan DPRD dalam

rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dan

penjabaran ...

- 36 -

penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 70

Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum,

Peraturan Daerah lain dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 71

(1) Peraturan Daerah dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya

paksaan penegakan hukum, seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar.

(2) Peraturan Daerah dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama

enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp5.000.000,00 (lima juta

rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk Daerah, kecuali

jika ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

(1) Untuk melaksanakan Peraturan Daerah dan atas kuasa peraturan

perundang-undangan lain yang berlaku, Kepala Daerah menetapkan

keputusan Kepala Daerah.

(2) Keputusan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh bertentangan

dengan kepentingan umum, peraturan daerah, dan peraturan perundangundangan

yang lebih tinggi.

Pasal 73 ...

- 37 -

Pasal 73

(1) Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang bersifat mengatur

diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.

(2) Ketentuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kekuatan

hukum dan mengikat setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Pasal 74

(1) Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan

Daerah dilakukan oleh pejabat penyidik dan penuntut sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

(2) Dengan Peraturan Daerah dapat juga ditunjuk pejabat lain yang diberi

tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan

Peraturan Daerah.

BAB VII

KEPEGAWAIAN DAERAH

Pasal 75

Norma, standar, dan prosedur mengenai pengangkatan, pemindahan,

pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak, dan

kewajiban, serta kedudukan hukum Pegawai Negeri Sipil di Daerah dan

Pegawai Negeri Sipil Daerah, ditetapkan dengan peraturan perundangundangan.

Pasal 76

Daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pengangkatan, pemindahan,

pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan,

dan ...

- 38 -

dan kesejahteraan pegawai, serta pendidikan dan pelatihan sesuai dengan

kebutuhan dan kemampuan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah,

berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

Pemerintah Wilayah Propinsi melakukan pengawasan pelaksanaan administrasi

kepegawaian dan karir pegawai di wilayahnya sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

BAB VIII

KEUANGAN DAERAH

Pasal 78

(1) Penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah dan DPRD dibiayai dari dan

atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Penyelenggaraan tugas Pemerintah di Daerah dibiayai dari dan atas beban

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 79

Sumber pendapatan Daerah terdiri atas:

a. pendapatan asli Daerah, yaitu :

1) hasil pajak Daerah;

2) hasil retribusi Daerah;

3) hasil perusahaan milik Daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah

yang dipisahkan; dan

4) lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;

b. dana ...

- 39 -

b. dana perimbangan;

c. pinjaman Daerah; dan

d. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 80

(1) Dana perimbangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, terdiri atas:

a. bagian Daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan penerimaan dari

sumber daya alam;

b. dana alokasi umum; dan

c. dana alokasi khusus.

(2) Bagian Daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor

perdesaan, perkotaan, dan perkebunan serta Bea Perolehan Hak Atas

Tanah dan Bangunan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

diterima langsung oleh Daerah penghasil.

(3) Bagian Daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor

pertambangan serta kehutanan dan penerimaan dari sumber daya alam,

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diterima oleh Daerah

penghasil dan Daerah lainnya untuk pemerataan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan

ayat (3), ditetapkan dengan Undang-undang.

Pasal 81 ...

- 40 -

Pasal 81

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan peminjaman dari sumber dalam

negeri dan/atau dari sumber luar negeri untuk membiayai kegiatan

pemerintahan dengan persetujuan DPRD.

(2) Pinjaman dari dalam negeri diberitahukan kepada Pemerintah dan

dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

(3) Peminjaman dan sumber dana pinjaman yang berasal dari luar negeri,

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan persetujuan

Pemerintah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Tata cara peminjaman, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),

ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 82

(1) Pajak dan retribusi Daerah ditetapkan dengan Undang-undang.

(2) Penentuan tarif dan tata cara pemungutan pajak dan retribusi Daerah

ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Pasal 83

(1) Untuk mendorong pemberdayaan Daerah, Pemerintah memberi insentif

fiskal dan nonfiskal tertentu.

(2) Ketentuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan

Peraturan Pemerintah.

Pasal 84 ...

- 41 -

Pasal 84

Daerah dapat memiliki Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan peraturan

perundang-undangan dan pembentukannya diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 85

(1) Barang milik Daerah yang digunakan untuk melayani kepentingan umum

tidak dapat digadaikan, dibebani hak tanggungan, dan/atau

dipindahtangankan.

(2) Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dapat menetapkan keputusan

tentang:

a. penghapusan tagihan Daerah sebagian atau seluruhnya;

b. persetujuan penyelesaian sengketa perdata secara damai; dan

c. tindakan hukum lain mengenai barang milik Daerah.

Pasal 86

(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan

Daerah selambat-lambatnya satu bulan setelah ditetapkannya Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara.

(2) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan

Peraturan Daerah selambat-lambatnya tiga bulan sebelum tahun anggaran

berakhir.

(3) Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan

Peraturan Daerah selambat-lambatnya tiga bulan setelah berakhirnya

tahun anggaran yang bersangkutan.

(4) Pedoman ...

- 42 -

(4) Pedoman tentang penyusunan, perubahan, dan perhitungan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

(5) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah ditetapkan dengan

Peraturan Daerah disampaikan kepada Gubernur bagi Pemerintah

Kabupaten/Kota dan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi

Pemerintah Propinsi untuk diketahui.

(6) Pedoman tentang pengurusan, pertanggungjawaban, dan pengawasan

keuangan Daerah serta tata cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan Daerah dan

penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KERJA SAMA DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 87

(1) Beberapa Daerah dapat mengadakan kerja sama antar-Daerah yang diatur

dengan keputusan bersama.

(2) Daerah dapat membentuk Badan Kerja Sama Antardaerah.

(3) Daerah dapat mengadakan kerja sama dengan badan lain yang diatur

dengan keputusan bersama.

(4) Keputusan bersama dan/atau badan kerja sama, sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), yang membebani masyarakat dan

Daerah harus mendapatkan persetujuan DPRD masing-masing.

Pasal 88 ...

- 43 -

Pasal 88

(1) Daerah dapat mengadakan kerja sama yang saling meng-untungkan

dengan lembaga/badan di luar negeri, yang diatur dengan keputusan

bersama, kecuali menyangkut kewenangan Pemerintah, sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7.

(2) Tata cara, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh

Pemerintah.

Pasal 89

(1) Perselisihan antar-Daerah diselesaikan oleh Pemerintah secara

musyawarah.

(2) Apabila dalam penyelesaian perselisihan antar-Daerah, sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), terdapat salah satu pihak yang tidak menerima

keputusan Pemerintah, pihak tersebut dapat mengajukan penyelesaian

kepada Mahkamah Agung.

BAB X

KAWASAN PERKOTAAN

Pasal 90

Selain Kawasan Perkotaan yang berstatus Daerah Kota, perlu ditetapkan

Kawasan Perkotaan yang terdiri atas :

a. Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian Daerah Kabupaten;

b. Kawasan Perkotaan baru yang merupakan hasil pemba-ngunan yang

mengubah Kawasan Perdesaan menjadi Kawasan Perkotaan; dan

c. Kawasan ...

- 44 -

c. Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian dari dua atau lebih Daerah

yang berbatasan sebagai satu kesatuan sosial, ekonomi, dan fisik

perkotaan.

Pasal 91

(1) Pemerintah Kota dan/atau Pemerintah Kabupaten yang wilayahnya

berbatasan langsung dapat membentuk lembaga bersama untuk mengelola

Kawasan Perkotaan.

(2) Di Kawasan Perdesaan yang direncanakan dan dibangun menjadi

Kawasan Perkotaan di Daerah Kabupaten, dapat dibentuk Badan

Pengelola Pembangunan yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

(3) Ketentuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan hal-hal

lain mengenai pengelolaan Kawasan Perkotaan ditetapkan dengan

Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam

Peraturan Pemerintah.

Pasal 92

(1) Dalam penyelenggaraan pembangunan Kawasan Perkotaan, Pemerintah

Daerah perlu mengikutsertakan masyarakat dan pihak swasta.

(2) Pengikutsertaan masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

merupakan upaya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan

perkotaan.

(3) Pengaturan mengenai Kawasan Perkotaan ditetapkan dengan peraturan

perundang-undangan.

BAB XI ...

- 45 -

BAB XI

DESA

Bagian Pertama

Pembentukan, Penghapusan, dan/atau Penggabungan Desa

Pasal 93

(1) Desa dapat dibentuk, dihapus, dan/atau digabung dengan memperhatikan

asal-usulnya atas prakarsa masyarakat dengan persetujuan Pemerintah

Kabupaten dan DPRD.

(2) Pembentukan, penghapusan, dan/atau penggabungan Desa, sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 94

Di Desa dibentuk Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa, yang

merupakan Pemerintahan Desa.

Bagian Kedua

Pemerintah Desa

Pasal 95

1) Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa atau yang disebut dengan nama

lain dan perangkat Desa.

(2) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa dari calon yang

memenuhi syarat.

(3) Calon Kepala Desa yang terpilih dengan mendapatkan dukungan suara

terbanyak, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Badan

Perwakilan Desa dan disahkan oleh Bupati.

Pasal 96 ...

- 46 -

Pasal 96

Masa jabatan Kepala Desa paling la ma sepuluh tahun atau dua kali masa

jabatan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 97

Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk Desa warga negara

Republik Indonesia dengan syarat-syarat:

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

c. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang

mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, G30S/PKI

dan/atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;

d. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama

dan/atau berpengetahuan yang sederajat;

e. berumur sekurang-kurangnya 25 tahun;

f. sehat jasmani dan rohani;

g. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;

h. berkelakuan baik, jujur, dan adil;

i. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;

j. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang

mempunyai kekuatan hukum tetap;

k. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat;

l. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa; dan

m. memenuhi ...

- 47 -

m. memenuhi syarat-syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat yang diatur

dalam Peraturan Daerah.

Pasal 98

(1) Kepala Desa dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.

(2) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji.

(3) Susunan kata-kata sumpah/janji dimaksud adalah sebagai berikut :

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan

memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya,

sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam

mengamalkan dan memperta-hankan Pancasila sebagai dasar negara; dan

bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang

Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundangundangan

yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

Pasal 99

Kewenangan Desa mencakup :

a. kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa;

b. kewenangan yang oleh peraturan perundang-perundangan yang berlaku

belum dilaksanakan oleh Daerah dan Pemerintah; dan

c. Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan/atau

Pemerintah Kabupaten.

Pasal 100 ...

- 48 -

Pasal 100

Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan/atau Pemerintah

Kabupaten kepada Desa disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana,

serta sumber daya manusia.

Pasal 101

Tugas dan kewajiban Kepala Desa adalah :

a. memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa;

b. membina kehidupan masyarakat Desa;

c. membina perekonomian Desa;

d. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;

e. mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa; dan

f. mewakili Desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk

kuasa hukumnya.

Pasal 102

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, sebagaimana dimaksud dalam Pasal

101, Kepala Desa :

a. bertanggung jawab kepada rakyat melalui Badan Perwakilan Desa; dan

b. menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Pasal 103

(1) Kepala Desa berhenti karena :

a. meninggal dunia;

b. mengajukan berhenti atas permintaan sendiri;

c. tidak ...

- 49 -

c. tidak lagi memenuhi syarat dan/atau melanggar sumpah/ janji;

d. berakhir masa jabatan dan telah dilantik Kepala Desa yang baru; dan

e. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma yang hidup dan

berkembang dalam masyarakat Desa.

(2) Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilakukan oleh Bupati atas usul Badan Perwakilan Desa.

Bagian Ketiga

Badan Perwakilan Desa

Pasal 104

Badan Perwakilan Desa atau yang disebut dengan nama lain berfungsi

mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan

menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap

penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 105

(1) Anggota Badan Perwakilan Desa dipilih dari dan oleh penduduk Desa

yang memenuhi persyaratan.

(2) Pimpinan Badan Perwakilan Desa dipilih dari dan oleh anggota.

(3) Badan Perwakilan Desa bersama dengan Kepala Desa menetapkan

Peraturan Desa.

(4) Pelaksanaan ...

- 50 -

(4) Pelaksanaan Peraturan Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Keempat

Lembaga Lain

Pasal 106

Di Desa dapat dibentuk lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan Desa dan

ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Kelima

Keuangan Desa

Pasal 107

(1) Sumber pendapatan Desa terdiri atas :

a. pendapatan asli Desa yang meliputi :

1) hasil usaha Desa;

2) hasil kekayaan Desa;

3) hasil swadaya dan partisipasi;

4) hasil gotong royong; dan

5) lain-lain pendapatan asli Desa yang sah;

b. bantuan dari Pemerintah Kabupaten yang meliputi :

1) bagian dari perolehan pajak dan retribusi Daerah; dan

2) bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang

diterima oleh Pemerintah Kabupaten;

c. bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi;

d. sumbangan dari pihak ketiga; dan

e. pinjaman Desa.

(2) Sumber ...

- 51 -

(2) Sumber pendapatan Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola

melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

(3) Kepala Desa bersama Badan Perwakilan Desa menetapkan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

(4) Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan

oleh Bupati.

(5) Tata cara dan pungutan objek pendapatan dan belanja Desa ditetapkan

bersama antara Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa.

Pasal 108

Desa dapat memiliki badan usaha sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Bagian Keenam

Kerja Sama Antardesa

Pasal 109

(1) Beberapa Desa dapat mengadakan kerja sama untuk kepentingan Desa

yang diatur dengan keputusan bersama dan diberitahukan kepada Camat.

(2) Untuk pelaksanaan kerja sama, sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dapat dibentuk Badan Kerja Sama.

Pasal 110 ...

- 52 -

Pasal 110

Pemerintah Kabupaten dan/atau pihak ketiga yang merencanakan

pembangunan bagian wilayah Desa menjadi wilayah permukim-an, industri, dan

jasa wajib mengikutsertakan Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa

dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasannya.

Pasal 111

(1) Pengaturan lebih lanjut mengenai Desa ditetapkan dalam Peraturan

Daerah Kabupaten, sesuai dengan pedoman umum yang ditetapkan oleh

Pemerintah berdasarkan undang-undang ini.

(2) Peraturan Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengakui

dan menghormati hak, asal-usul, dan adat istiadat Desa.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 112

(1) Dalam rangka pembinaan, Pemerintah memfasilitasi penyelenggaraan

Otonomi Daerah.

(2) Pedoman mengenai pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan

Otonomi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 113

Dalam rangka pengawasan, Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah

disampaikan kepada Pemerintah selambat-lambatnya lima belas hari setelah

ditetapkan.

Pasal 114 ...

- 53 -

Pasal 114

(1) Pemerintah dapat membatalkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala

Daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau peraturan perundangundangan

lainnya.

(2) Keputusan pembatalan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah,

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberitahukan kepada Daerah yang

bersangkutan dengan menyebutkan alasan-alasannya.

(3) Selambat-lambatnya satu minggu setelah keputusan pembatal-an Peraturan

Daerah dan Keputusan Kepala Daerah, sebagai-mana dimaksud pada ayat

(2), Peraturan Daerah atau Kepu-tusan Kepala Daerah tersebut dibatalkan

pelaksanaannya.

(4) Daerah yang tidak dapat menerima keputusan pembatalan Peraturan

Daerah dan Keputusan Kepala Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung setelah

mengajukannya kepada Pemerintah.

BAB XIII

DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH

Pasal 115

(1) Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah bertugas memberikan

pertimbangan kepada Presiden mengenai:

a. pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan pemekaran Daerah;

b. perimbangan keuangan Pusat dan Daerah; dan

c. kemampuan ...

- 54 -

c. kemampuan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota untuk

melaksanakan kewenangan tertentu, sebagaimana dimak-sud dalam

Pasal 11.

(2) Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah terdiri atas Menteri Dalam Negeri,

Menteri Keuangan, Menteri Sekretaris Nega-ra, menteri lain sesuai

dengan kebutuhan, perwakilan Asosi-asi Pemerintah Daerah, dan wakilwakil

Daerah yang dipilih oleh DPRD .

(3) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan karena jabatannya adalah

Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.

(4) Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah mengadakan rapat sekurangkurangnya

satu kali dalam enam bulan.

(5) Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah bertanggung jawab kepada

Presiden.

(6) Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah ditetapkan dengan Keputusan

Presiden.

Pasal 116

Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah dibantu

oleh Kepala Sekretariat yang membawahkan Bidang Otonomi Daerah dan

Bidang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

BAB XIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 117

Ibukota Negara Republik Indonesia, Jakarta, karena kedudukannya diatur

tersendiri dengan Undang-undang.

Pasal 118 ...

- 55 -

Pasal 118

(1) Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur dapat diberikan otonomi khusus

dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali ditetapkan

lain oleh peraturan perundang-undangan.

(2) Pengaturan mengenai penyelenggaraan otonomi khusus, sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Undang-undang.

Pasal 119

(1) Kewenangan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11, berlaku juga di kawasan otorita yang terletak di

dalam Daerah Otonom, yang meliputi badan otorita, kawasan pelabuhan,

kawasan bandar udara, kawasan perumahan, kawasan industri, kawasan

perkebunan, kawasan pertambangan, kawasan kehutanan, kawasan

pariwisata, kawasan jalan bebas hambatan, dan kawasan lain yang sejenis.

(2) Pengaturan lebih lanjut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan

dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 120

(1) Dalam rangka menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum

serta untuk menegakkan Peraturan Daerah dibentuk Satuan Polisi Pamong

Praja sebagai perangkat Pemerintah Daerah.

(2) Susunan ...

- 56 -

(2) Susunan organisasi, formasi, kedudukan, wewenang, hak, tugas, dan

kewajiban Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah,

sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 121

Sebutan Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten Daerah Ting- kat II, dan

Kotamadya Daerah Tingkat II, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang

Nomor 5 Tahun 1974, berubah masing-masing menjadi Propinsi, Kabupaten, dan

Kota.

Pasal 122

Keistimewaan untuk Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan Propinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5

Tahun 1974, adalah tetap dengan ketentuan bahwa penyelenggaraan

pemerintahan Propinsi Istimewa Aceh dan Propinsi Istimewa Yogyakarta

didasarkan pada undang-undang ini.

Pasal 123

Kewenangan Daerah, baik kewenangan pangkal atas dasar pembentukan

Daerah maupun kewenangan tambahan atas dasar Peraturan Pemerintah

dan/atau atas dasar peraturan perundang-undangan lainnya,

penyelenggaraannya disesuaikan dengan Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11

undang-undang ini.

BAB XV ...

- 57 -

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 124

Pada saat berlakunya undang-undang ini nama, batas, dan ibukota Propinsi

Daerah Tingkat I, Daerah Istimewa, Kabupaten Daerah Tingkat II, dan

Kotamadya Daerah Tingkat II, sebagaimana dimaksud dalam peraturan

perundang-undangan, adalah tetap.

Pasal 125

(1) Kotamadya Batam, Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak Jaya,

Kabupaten Mimika, Kabupaten Simeulue, dan semua Kota Administratif

dapat ditingkatkan menjadi Daerah Otonom dengan memperhatikan Pasal

5 undang-undang ini.

(2) Selambat-lambatnya dua tahun setelah tanggal ditetapkannya undangundang

ini, Kotamadya, Kabupaten, dan Kota Admi-nistratif, sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), sudah harus berubah statusnya menjadi

Kabupaten/Kota jika memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 5

undang-undang ini.

(3) Kotamadya, Kabupaten, dan Kota Administratif, sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dapat dihapus jika tidak memenuhi ketentuan untuk

ditingkatkan statusnya menjadi Daerah Otonom.

Pasal 126 ...

- 58 -

Pasal 126

(1) Kecamatan, Kelurahan, dan Desa yang ada pada saat mulai berlakunya

undang-undang ini tetap sebagai Kecamatan, Kelurahan, dan Desa atau

yang disebut dengan nama lain, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1

huruf m, huruf n, dan huruf o undang-undang ini, kecuali ditentukan lain

oleh peraturan perundang-undangan.

(2) Desa-desa yang ada dalam wilayah Kotamadya, Kotamadya Administratif,

dan Kota Administratif berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974

pada saat mulai berlakunya undang-undang ini ditetapkan sebagai

Kelurahan, sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 1 huruf n undang-undang

ini.

Pasal 127

Selama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang ini, seluruh

instruksi, petunjuk, atau pedoman yang ada atau yang diadakan oleh Pemerintah

dan Pemerintah Daerah jika tidak bertentangan dengan undang-undang ini

dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 128

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,

Bupati Kepala Daerah Tingkat II, Walikota-madya Kepala Daerah Tingkat II,

Wakil Bupati Kepala Daerah Tingkat II, Wakil Walikotamadya Kepala Daerah

Tingkat II, Bupati, Walikotamadya, Walikota, Camat, Lurah, dan Kepala Desa

beserta perangkatnya yang ada, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang

Nomor 5 Tahun 1974 dan Undangundang

...

- 59 -

undang Nomor 5 Tahun 1979, pada saat mulai berlakunya undang-undang ini

tetap menjalankan tugasnya, kecuali ditentukan lain berdasarkan undang-undang

ini.

Pasal 129

(1) Dengan diberlakukannya undang-undang ini, Lembaga Pembantu

Gubernur, Pembantu Bupati, Pembantu Walikotamadya, dan Badan

Pertimbangan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang

Nomor 5 Tahun 1974, dihapus.

(2) Instansi vertikal di Daerah selain yang menangani bidang-bidang luar

negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, serta agama,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, menjadi perangkat Daerah.

(3) Semua instansi vertikal yang menjadi perangkat Daerah, sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), kekayaannya dialihkan menjadi milik Daerah.

Pasal 130

(1) Apabila masa jabatan Wakil Kepala Daerah berakhir lebih awal daripada

masa jabatan Kepala Daerah, jabatan Wakil Kepala Daerah tidak diisi.

(2) Apabila masa jabatan Wakil Kepala Daerah berakhir lebih lambat daripada

masa jabatan Kepala Daerah, masa jabatan Wakil Kepala Daerah

disesuaikan dengan masa jabatan Kepala Daerah.

BAB XVI ...

- 60 -

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 131

Pada saat berlakunya undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku lagi:

a. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan

Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3037);

b. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa

(Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3153).

Pasal 132

(1) Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut undang-undang ini sudah

selesai selambat-lambatnya satu tahun sejak undang-undang ini ditetapkan.

(2) Pelaksanaan undang-undang ini dilakukan secara efektif selambatlambatnya

dalam waktu dua tahun sejak ditetapkannya undang-undang ini.

Pasal 133

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dan/atau tidak

sesuai dengan undang-undang ini, diadakan penyesuaian.

Pasal 134

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

- 61 -

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undangundang

ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 7 Mei 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 7 Mei 1999

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

ttd

AKBAR TANDJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan

Perundang-undangan II

Plt.

(Edy Sudibyo)

PENJELASAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 TAHUN 1999

TENTANG

PEMERINTAHAN DAERAH

I. UMUM

1. Dasar Pemikiran

a. Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi

dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan

keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Karena itu,

Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, antara lain, menyatakan bahwa pembagian

Daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan

pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang.

Dalam penjelasan pasal tersebut, antara lain, dikemukakan bahwa "oleh karena

Negara Indonesia itu suatu eenheidsstaat, maka Indonesia tidak akan mempunyai

Daerah dalam lingkungannya yang bersifat staat juga. Daerah Indonesia akan dibagi

dalam Daerah Propinsi dan Daerah Propinsi akan dibagi dalam daerah yang lebih

kecil. Di daerah-daerah yang bersifat otonom (streek en locale

rechtgemeenschappen) atau bersifat administrasi belaka, semuanya menurut aturan

yang akan ditetapkan dengan Undang-Undang". Di daerah-daerah yang bersifat

otonom akan diadakan Badan Perwakilan Daerah. Oleh karena itu, di daerah pun,

pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan.

b. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan yang kuat

untuk menyelenggarakan otonomi dengan memberikan

kewenangan ...

- 2 -

kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah, sebagaimana

tertuang dalam Ketetapan MPR-RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan

Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional

yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

c. Undang-undang ini disebut "Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah" karena

undang-undang ini pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi.

d. Sesuai dengan Ketetapan MPR-RI Nomor XV/MPR/1998 tersebut di atas,

penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan

yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada Daerah secara proporsional yang

diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional

yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah. Di samping itu,

penyelenggaraan Otonomi Daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip

demokrasi, peran-serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta memperhatikan

potensi dan keanekaragaman Daerah.

e. Hal-hal yang mendasar dalam undang-undang ini adalah mendorong untuk

memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan

peran-serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah. Oleh karena itu, undang-undang ini menempatkan Otonomi Daerah

secara utuh pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, yang dalam Undang-undang

Nomor 5 Tahun 1974 berkedudukan sebagai Kabupaten

Daerah ...

- 3 -

Daerah Tingkat II dan Kotamadya Daerah Tingkat II. Daerah Kabupaten dan

Daerah Kota tersebut berkedudukan sebagai Daerah Otonom mempunyai

kewenangan dan keleluasaan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan

menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat.

f. Propinsi Daerah Tingkat I menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, dalam

undang-undang ini dijadikan Daerah Propinsi dengan kedudukan sebagai Daerah

Otonom dan sekaligus Wilayah Administrasi, yang melaksanakan kewenangan

Pemerintah Pusat yang didelegasikan kepada Gubernur. Daerah Propinsi bukan

merupakan Pemerintah atasan dari Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. Dengan

demikian, Daerah Otonom Propinsi dan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota tidak

mempunyai hubungan hierarki.

g. Pemberian kedudukan Propinsi sebagai Daerah Otonom dan sekaligus sebagai

Wilayah Administrasi dilakukan dengan pertimbangan :

(1) untuk memelihara hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah dalam

kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;

(2) untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah yang bersifat lintas Daerah

Kabupaten dan Daerah Kota serta melaksanakan kewenangan Otonomi

Daerah yang belum dapat dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah

Kota; dan

(3) untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan tertentu yang dilimpahkan dalam

rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi.

h. Dengan memperhatikan pengalaman penyelenggaraan Otonomi Daerah pada masa

lampau yang menganut prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab dengan

penekanan pada otonomi yang

lebih ...

- 4 -

lebih merupakan kewajiban daripada hak, maka dalam undang-undang ini pemberian

kewenangan otonomi kepada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota didasarkan

kepada asas desentralisasi saja dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan

bertanggung jawab.

Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan Daerah untuk menyelenggarakan

pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali

kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter

dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan

Peraturan Pemerintah. Di samping itu keleluasan otonomi mencakup pula

kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya mulai dari perencanaan,

pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi.

Yang dimaksud dengan otonomi nyata adalah keleluasaan Daerah untuk

menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di bidang tertentu yang secara nyata

ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup, dan berkembang di Daerah.

Yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan

pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada

Daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh Daerah dalam

mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan

kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi,

keadilan, dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pusat

dan Daerah serta antar-Daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

Otonomi ...

- 5 -

Otonomi untuk Daerah Propinsi diberikan secara terbatas yang meliputi kewenangan

lintas Kabupaten dan Kota, dan kewenangan yang tidak atau belum dilaksanakan

oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, serta kewenangan bidang pemerintahan

tertentu lainnya.

i. Atas dasar pemikiran di atas, prinsip-prinsip pemberian Otonomi Daerah yang

dijadikan pedoman dalam Undang-undang ini adalah sebagai berikut :

(1) Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek

demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman Daerah.

(2) Pelaksanaan Otonomi Daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata, dan

bertanggung jawab.

(3) Pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas dan utuh diletakkan pada Daerah

Kabupaten dan Daerah Kota, sedang Otonomi Daerah Propinsi merupakan

otonomi yang terbatas;

(4) Pelaksanaan otonomi Daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga

tetap terjamin hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar-

Daerah.

(5) Pelaksanaan Otonomi Daerah harus lebih meningkatkan kemandirian Daerah

Otonom, dan karenanya dalam Daerah Kabupaten dan Daerah Kota tidak ada

lagi Wilayah Administrasi.

Demikian pula di kawasan-kawasan khusus yang dibina oleh Pemerintah atau

pihak lain, seperti badan otorita, kawasan pelabuhan, kawasan perumahan,

kawasan industri, kawasan perkebunan, kawasan pertambangan, kawasan

kehutanan,

kawasan ...

- 6 -

kawasan perkotaan baru, kawasan pariwisata, dan semacamnya berlaku

ketentuan peraturan Daerah Otonom.

(6) Pelaksanaan Otonomi Daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi

badan legislatif Daerah, baik sebagai fungsi legislasi, fungsi pengawas maupun

fungsi anggaran atas penyeleng-gaaraan Pemerintahan Daerah.

(7) Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada Daerah Propinsi dalam

kedudukannya sebagai Wilayah Administrasi untuk melaksanakan kewenangan

pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil

Pemerintah.

(8) Pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan, tidak hanya dari Pemerintah

kepada Daerah, tetapi juga dari Pemerintah dan Daerah kepada Desa yang

disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia

dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggungjawabkan

kepada yang menugaskannya.

2. Pembagian Daerah

Isi dan jiwa yang terkandung dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 beserta

penjelasannya menjadi pedoman dalam penyusunan undang-undang ini dengan pokokpokok

pikiran sebagai berikut :

a. Sistem ketatanegaraan Indonesia wajib menjalankan prinsip pemba-gian kewenangan

berdasarkan asas dekonsentrasi dan desentralisasi dalam kerangka Negara Kesatuan

Republik Indonesia;

b. Daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dan dekonsentrasi adalah

Daerah Propinsi, sedangkan Daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi

adalah Daerah Kabupaten

dan ...

- 7 -

dan Daerah Kota. Daerah yang dibentuk dengan asas desentralisasi berwenang

untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan atas prakarsa sendiri berdasarkan

aspirasi masyarakat;

c. Pembagian Daerah di luar Daerah Propinsi dibagi habis ke dalam Daerah Otonom.

Dengan demikian, Wilayah Administrasi yang berada dalam Daerah Kabupaten dan

Daerah Kota dapat dijadikan Daerah Otonom atau dihapus;

d. Kecamatan yang menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 sebagai Wilayah

Administrasi dalam rangka dekonsentrasi, menurut undang-undang ini kedudukannya

diubah menjadi perangkat Daerah Kabupaten atau Daerah Kota.

3. Prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Prinsip penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah :

a. digunakannya asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan;

b. penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dan bulat yang dilaksanakan di

Daerah Kabupaten dan Daerah Kota; dan

c. asas tugas pembantuan yang dapat dilaksanakan di Daerah Propinsi, Daerah

Kabupaten, Daerah Kota dan Desa.

4. Susunan Pemerintahan Daerah dan Hak DPRD

Susunan Pemerintahan Daerah Otonom meliputi DPRD dan Pemerintah Daerah. DPRD

dipisahkan dari Pemerintah Daerah dengan maksud untuk lebih memberdayakan DPRD

dan meningkatkan pertanggung-jawaban Pemerintah Daerah kepada rakyat. Oleh karena

itu hak-hak DPRD cukup luas dan diarahkan untuk menyerap serta menyalurkan

aspirasi ...

- 8 -

aspirasi masyarakat menjadi kebijakan Daerah dan melakukan fungsi pengawasan.

5. Kepala Daerah

Untuk menjadi Kepala Daerah, seseorang diharuskan memenuhi persyaratan tertentu

yang intinya agar Kepala Daerah selalu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

memiliki etika dan moral, berpengetahuan, dan berkemampuan sebagai pimpinan

pemerintahan, berwawasan kebangsaan, serta mendapatkan kepercayaan rakyat.

Kepala Daerah di samping sebagai pimpinan pemerintahan, sekaligus adalah Pimpinan

Daerah dan pengayom masyarakat sehingga Kepala Daerah harus mampu berpikir,

bertindak, dan bersikap dengan lebih mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan

masyarakat umum daripada kepentingan pribadi, golongan, dan aliran. Oleh karena itu, dari

kelompok atau etnis, dan keyakinan mana pun Kepala Daerah harus bersikap arif,

bijaksana, jujur, adil, dan netral.

6. Pertanggungjawaban Kepala Daerah

Dalam menjalankan tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah, Gubernur bertanggung

jawab kepada DPRD Propinsi, sedangkan dalam kedudukannya sebagai wakil

Pemerintah, Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden. Sementara itu, dalam

penyelenggaraan Otonomi Daerah di Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, Bupati atau

Walikota bertanggung jawab kepada DPRD Kabupaten/DPRD Kota dan berkewajiban

memberikan laporan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dalam rangka

pembinaan dan pengawasan.

7. Kepegawaian ...

- 9 -

7. Kepegawaian

Kebijakan kepegawaian dalam undang-undang ini dianut kebijakan yang mendorong

pengembangan Otonomi Daerah sehingga kebijakan kepegawaian di Daerah yang

dilaksanakan oleh Daerah Otonom sesuai dengan kebutuhannya, baik pengangkatan,

penempatan, pemindahan, dan mutasi maupun pemberhentian sesuai dengan peraturan

perundang-undangan. Mutasi antar-Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dalam Daerah

Propinsi diatur oleh Gubernur, sedangkan mutasi antar-Daerah Propinsi diatur oleh

Pemerintah. Mutasi antar-Daerah Propinsi dan/atau antar-Daerah Kabupaten dan

Daerah Kota atau antara Daerah Propinsi dengan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota

didasarkan pada kesepakatan Daerah Otonom tersebut.

8. Keuangan Daerah

(1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab,

diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, yang

didukung oleh perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta

antara Propinsi dan Kabupaten/Kota yang merupakan prasyarat dalam sistem

Pemerintahan Daerah.

(2) Dalam rangka menyelenggarakan Otonomi Daerah kewenangan keuangan yang

melekat pada setiap kewenangan pemerintahan menjadi kewenangan Daerah.

9. Pemerintahan Desa

(1) Desa berdasarkan Undang-undang ini adalah Desa atau yang disebut dengan nama

lain sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum

yang ...

- 10 -

yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang ber-sifat istimewa,

sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945.

Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Pemerintahan Desa adalah

keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan

masyarakat.

(2) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan subsistem dari sistem

penyelenggaraan pemerintahan sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur

dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggung jawab pada

Badan Perwakilan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tersebut

kepada Bupati.

(3) Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata,

memiliki kekayaan, harta benda, dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di

pengadilan. Untuk itu, Kepala Desa dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa

mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan

perjanjian yang saling menguntungkan.

(4) Sebagai perwujudan demokrasi, di Desa dibentuk Badan Perwakilan Desa atau

sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di Desa yang

bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal

pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan

Keputusan Kepala Desa.

(5) Di Desa dibentuk lembaga kemasyarakatan Desa lainnya sesuai dengan kebutuhan

Desa. Lembaga dimaksud merupakan mitra Pemerintah Desa dalam rangka

pemberdayaan masyarakat Desa.

(6) Desa ...

- 11 -

(6) Desa memiliki sumber pembiayaan berupa pendapatan Desa, bantuan Pemerintah

dan Pemerintah Daerah, pendapatan lain-lain yang sah, sumbangan pihak ketiga dan

pinjaman Desa.

(7) Berdasarkan hak asal-usul Desa yang bersangkutan, Kepala Desa mempunyai

wewenang untuk mendamaikan perkara/sengketa dari para warganya.

(8) Dalam upaya meningkatkan dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat yang

bercirikan perkotaan dibentuk Kelurahan sebagai unit Pemerintah Kelurahan yang

berada di dalam Daerah Kabupaten dan/atau Daerah Kota.

10. Pembinaan dan Pengawasan

Yang dimaksud dengan pembinaan adalah lebih ditekankan pada memfasilitasi dalam

upaya pemberdayaan Daerah Otonom, sedangkan pengawasan lebih ditekankan pada

pengawasan represif untuk lebih memberikan kebebasan kepada Daerah Otonom dalam

mengambil keputusan serta memberikan peran kepada DPRD dalam mewujudkan

fungsinya sebagai badan pengawas terhadap pelaksanaan Otonomi Daerah. Karena itu,

Peraturan Daerah yang ditetapkan Daerah Otonom tidak memerlukan pengesahan terlebih

dahulu oleh pejabat yang berwenang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2 ...

- 12 -

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud Wilayah Administrasi adalah daerah administrasi menurut Undang-

Undang Dasar 1945.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tidak mempunyai hubungan hierarki satu sama lain adalah

bahwa Daerah Propinsi tidak membawahkan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota,

tetapi dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan terdapat hubungan koordinasi,

kerja sama, dan/atau kemitraan dengan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dalam

kedudukan masing-masing sebagai Daerah Otonom. Sementara itu, dalam kedudukan

sebagai Wilayah Administrasi, Gubernur selaku wakil Pemerintah melakukan

hubungan pembinaan dan pengawasan terhadap Daerah Kabupaten dan Daerah

Kota.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2) ...

- 13 -

Ayat (2)

Untuk menentukan batas dimaksud, setiap Undang-undang mengenai pembentukan

Daerah dilengkapi dengan peta yang dapat menunjukkan dengan tepat letak geografis

Daerah yang bersangkutan, demikian pula mengenai perubahan batas Daerah.

Ayat (3)

Yang dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah didasarkan pada usul

Pemerintah Daerah dengan persetujuan DPRD.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan moneter dan fiskal adalah kebijakan makro ekonomi.

Khusus di bidang keagamaan sebagian kegiatannya dapat ditugaskan oleh

Pemerintah kepada Daerah sebagai upaya meningkatkan keikutsertaan Daerah

dalam menumbuhkembangkan kehidupan beragama.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Dalam penyelenggaraan kewenangan Pemerintah yang diserahkan dan/atau dilimpahkan

kepada Daerah/Gubernur, Daerah/Gubernur

mempunyai ...

- 14 -

mempunyai kewenangan untuk mengelolanya mulai dari pembiayaan, perijinan,

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sesuai dengan standar, norma, dan kebijakan

Pemerintah.

Pasal 9

Ayat (1)

Kewenangan bidang pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten dan Kota seperti

kewenangan di bidang pekerjaan umum, perhubungan, kehutanan, dan perkebunan.

Yang dimaksud dengan kewenangan bidang pemerintahan tertentu lainnya adalah :

a. perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro;

b. pelatihan bidang tertentu, alokasi sumber daya manusia potensial, dan penelitian

yang mencakup wilayah Propinsi;

c. pengelolaan pelabuhan regional;

d. pengendalian lingkungan hidup;

e. promosi dagang dan budaya/pariwisata;

f. penanganan penyakit menular dan hama tanaman; dan

g. perencanaan tata ruang propinsi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kewenangan ini adalah kewenangan Daerah Kabupaten dan

Daerah Kota yang ditangani oleh Propinsi setelah ada pernyataan dari Daerah

Kabupaten dan Daerah Kota.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10 ...

- 15 -

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sumber daya nasional adalah sumber daya alam, sumber

daya buatan, dan sumber daya manusia yang tersedia di Daerah.

Ayat (2)

Khusus untuk penangkapan ikan secara tradisional tidak dibatasi wilayah laut.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Dengan diberlakukannya undang-undang ini, pada dasarnya seluruh kewenangan

sudah berada pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. Oleh karena itu,

penyerahan kewenangan tidak perlu dilakukan secara aktif, tetapi dilakukan melalui

pengakuan oleh Pemerintah.

Ayat (2)

Tanpa mengurangi arti dan pentingnya prakarsa Daerah dalam penyelenggaraan

otonominya, untuk menghindarkan terjadinya kekosongan penyelenggaraan pelayanan

dasar kepada masyarakat, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota wajib melaksanakan

kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu menurut pasal ini, sesuai dengan

kondisi Daerah masing-masing.

Kewenangan ...

- 16 -

Kewenangan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota

tidak dapat dialihkan ke Daerah Propinsi.

Khusus kewenangan Daerah Kota disesuaikan dengan kebutuhan perkotaan, antara lain,

pemadam kebakaran, kebersihan, pertamanan, dan tata kota.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam kedudukannya sebagai Badan Legislatif Daerah, DPRD bukan merupakan

bagian dari Pemerintah Daerah.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18 ...

- 17 -

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Pemilihan anggota MPR dari Utusan Daerah hanya dilakukan oleh DPRD

Propinsi.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20 ...

- 18 -

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pejabat negara dan pejabat pemerintah adalah pejabat di

lingkungan kerja DPRD bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27 ...

- 19 -

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara

bersamaan adalah bahwa calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah

dipilih secara berpasangan. Pemilihan secara bersamaan ini dimaksudkan untuk

menjamin kerja sama yang harmonis antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah.

Ayat (2) ...

- 20 -

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan rapat paripurna adalah rapat yang khusus diadakan untuk

pemilihan Kepala Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur dikonsultasikan dengan Presiden, karena

kedudukannya selaku wakil Pemerintah di Daerah.

Ayat (2) ...

- 21 -

Ayat (2)

Calon Bupati dan calon Wakil Bupati serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota

diberitahukan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah.

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Daerah dapat dilakukan di Gedung

DPRD atau di gedung lain, dan tidak dilaksanakan dalam rapat DPRD. Pengucapan

sumpah/janji dilakukan menurut agama yang diakui Pemerintah, yakni :

a. diawali dengan ucapan “Demi Allah” untuk penganut agama Islam;

b. diakhiri dengan ucapan “Semoga Tuhan menolong saya” untuk penganut agama

Kristen Protestan/Katolik;

c. diawali ...

- 22 -

c. diawali dengan ucapan “Om atah paramawisesa” untuk penganut agama Hindu;

dan

d. diawali dengan ucapan “Demi Sanghyang Adi Buddha” untuk penganut agama

Buddha.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 43

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Dalam upaya meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat, Kepala Daerah

berkewajiban mewujudkan demokrasi ekonomi dengan melaksanakan pembinaan dan

pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah yang mencakup permodalan,

pemasaran, pengembangan teknologi, produksi, dan pengolahan serta pembinaan dan

pengembangan sumber daya manusia.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g ...

- 23 -

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Huruf a dan huruf e

Larangan tersebut dimaksudkan untuk menghindarkan kemungkinan terjadinya

konflik kepentingan bagi Kepala Daerah dalam melaksanakan tugasnya untuk

memberikan pelayanan pemerintahan dengan tidak membeda-bedakan warga

masyarakat.

Huruf b, huruf c, dan huruf d

Larangan tersebut dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, antara

lain, yang berwujud korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50 ...

- 24 -

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Pemberitahuan secara tertulis tentang berakhirnya masa jabatan Gubernur,

tembusannya dikirimkan kepada Presiden, sedangkan berakhirnya masa jabatan

Bupati/Walikota, tembusannya dikirimkan kepada Gubernur.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56 ...

- 25 -

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pengucapan sumpah/ja nji dan pelantikan Wakil Kepala Daerah dapat dilakukan di

Gedung DPRD atau di gedung lain, dan tidak dilaksanakan dalam rapat DPRD.

Pengucapan sumpah/janji dilakukan menurut agama yang diakui Pemerintah, yakni :

a. diawali dengan ucapan “Demi Allah” untuk penganut agama Islam;

b. diakhiri dengan ucapan “Semoga Tuhan menolong saya” untuk penganut agama

Kristen Protestan/Katolik;

c. diawali dengan ucapan “Om atah paramawisesa” untuk penganut agama Hindu;

dan

d. diawali dengan ucapan “Demi Sanghyang Adi Buddha” untuk penganut agama

Buddha.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58 ...

- 26 -

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Yang dimaksud dengan lembaga teknis adalah Badan Penelitian dan Pengembangan,

Badan Perencanaan, Lembaga Pengawasan, Badan Pendidikan dan Pelatihan, dan lainlain.

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67 ...

- 27 -

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Sekretaris Daerah Kota/Kabupaten memberi pertimbangan kepada Walikota/Bupati

dalam proses pengangkatan Lurah.

Ayat (4)

Camat dapat melimpahkan sebagian kewenangan kepada Lurah.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Peraturan Daerah hanya ditandatangani oleh Kepala Daerah dan tidak

ditandatangani-serta Pimpinan DPRD karena DPRD bukan merupakan bagian dari

Pemerintah Daerah.

Pasal 70

Yang dimaksud dengan Peraturan Daerah lain adalah Peraturan Daerah yang sejenis dan

sama kecuali untuk perubahan.

Pasal 71 ...

- 28 -

Pasal 71

Ayat (1)

Paksaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menegakkan hukum dengan

Undang-undang ini disebut “paksaan penegakan hukum” atau “paksaan

pemeliharaan hukum”.

Paksaan penegakan hukum itu pada umumnya berwujud mengambil atau

meniadakan, mencegah, melakukan, atau memperbaiki segala sesuatu yang telah

dibuat, diadakan, dijalankan, dialpakan, atau ditiadakan yang bertentangan dengan

hukum.

Paksaan itu harus didahului oleh suatu perintah tertulis oleh penguasa eksekutif

kepada pelanggar. Apabila pelanggar tidak mengindahkannya, diambil suatu tindakan

paksaan. Pejabat yang menjalankan tindakan paksaan penegakan hukum terhadap

pelanggar harus dengan tegas diserahi tugas tersebut. Paksaan penegakan hukum itu

hendaknya hanya dilakukan dalam hal yang sangat perlu saja dengan cara seimbang

sesuai dengan berat pelanggaran, karena paksaan tersebut pada umumnya dapat

menimbulkan kerugian atau penderitaan. Jumlah denda dapat disesuaikan dengan

perkembangan tingkat kemahalan hidup.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Ayat (1)

Pengundangan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang bersifat

mengatur dilakukan menurut cara yang sah, yang

merupakan ...

- 29 -

merupakan keharusan agar Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah

tersebut mempunyai kekuatan hukum dan mengikat. Pengundangan dimaksud kecuali

untuk memenuhi formalitas hukum juga dalam rangka keterbukaan pemerintahan.

Cara pengundangan yang sah adalah dengan menempatkannya dalam Lembaran

Daerah oleh Sekretaris Daerah. Untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan Peraturan

Daerah dan Keputusan Kepala Daerah, peraturan dan keputusan tersebut perlu

dimasyarakatkan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Pemindahan pegawai dalam Daerah Kabupaten/Kota dilakukan oleh Bupati/Walikota,

pemindahan pegawai antar-Daerah Kabupaten/Kota dan/atau antara Daerah

Kabupaten/Kota dan Daerah Propinsi dilakukan oleh Gubernur setelah berkonsultasi

dengan Bupati/Walikota, dan pemindahan pegawai antar-Daerah Propinsi atau antara

Daerah Propinsi dan Pusat serta pemindahan pegawai Daerah antara Daerah

Kabupaten/Kota dan Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Propinsi lainnya ditetapkan oleh

Pemerintah setelah berkonsultasi dengan Kepala Daerah.

Pasal 77 ...

- 30 -

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Huruf a

Angka 1)

Cukup jelas

Angka 2)

Cukup jelas

Angka 3)

Cukup jelas

Angka 4)

Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah antara lain hasil penjualan asset

Daerah dan jasa giro.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Lain-lain pendapatan Daerah yang sah adalah antara lain hibah atau penerimaan dari

Daerah Propinsi atau Daerah Kabupaten/Kota lainnya, dan penerimaan lain sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80 ...

- 31 -

Pasal 80

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan penerimaan sumber daya alam adalah penerimaan

negara yang berasal dari pengelolaan sumber daya alam antara lain di bidang

pertambangan umum, pertambangan minyak dan gas bumi, kehutanan, dan

perikanan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Tidak termasuk bagian Pemerintah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang dikembalikan kepada Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 81

Ayat (1)

Pinjaman dalam negeri bersumber dari Pemerintah, lembaga komersial, dan/atau

penerbitan obligasi Daerah dengan diberitahukan kepada Pemerintah sebelum

peminjaman tersebut dilaksanakan.

Yang ...

- 32 -

Yang berwenang mengadakan dan menanggung pinjaman Daerah adalah Kepala

Daerah, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah atas persetujuan DPRD.

Di dalam Keputusan Kepala Daerah harus dicantumkan jumlah pinjaman dan sumber

dana untuk memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Mekanisme pinjaman dari sumber luar negeri harus mendapat persetujuan

Pemerintah mengandung pengertian bahwa Pemerintah akan melakukan evaluasi

dari berbagai aspek mengenai dapat tidaknya usulan pinjaman Daerah untuk diproses

lebih lanjut. Dengan demikian pemrosesan lebih lanjut usulan pinjaman Daerah

secara tidak langsung sudah mencerminkan persetujuan Pemerintah atas usulan

termaksud.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 82

Ayat (1)

Daerah dapat menetapkan pajak dan retribusi dengan Peraturan Daerah sesuai

dengan ketentuan Undang-undang.

Ayat (2)

Penentuan tata cara pemungutan pajak dan retribusi Daerah termasuk pengembalian

atau pembebasan pajak dan/atau retribusi Daerah yang dilakukan dengan

berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 83 ...

- 33 -

Pasal 83

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan insentif nonfiskal adalah bantuan Pemerintah berupa

kemudahan pembangunan prasarana, penyebaran lokasi industri strategis,

penyebaran lokasi pusat-pusat perbankan nasional, dan lain-lain.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan tindakan hukum lain adalah menjual, menggadaikan,

menghibahkan, tukar guling, dan/atau memindahtangankan.

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87 ...

- 34 -

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan lembaga bersama adalah lembaga yang dibentuk secara

bersama oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang berbatasan dalam rangka

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 92

Ayat (1)

Pemerintah Daerah perlu memfasilitasi pembentukan forum perkotaan untuk

menciptakan sinergi Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pihak swasta.

Ayat (2) ...

- 35 -

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pemberdayaan masyarakat adalah pengikutsertaan dalam

perencanaan, pelaksanaan, dan pemilikan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 93

Ayat (1)

Istilah Desa disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat seperti

nagari, kampung, huta, bori, dan marga.

Yang dimaksud dengan asal-usul adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18

Undang-Undang Dasar 1945 dan penjelasannya.

Ayat (2)

Dalam pembentukan, penghapusan, dan/atau penggabungan Desa perlu

dipertimbangkan luas wilayah, jumlah penduduk, sosial budaya, potensi Desa, dan

lain-lain.

Pasal 94

Istilah Badan Perwakilan Desa dapat disesuaikan dengan kondisi sosial budaya

masyarakat Desa setempat.

Pembentukan Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa dilakukan oleh masyarakat

Desa.

Pasal 95

Ayat (1)

Istilah Kepala Desa dapat disesuaikan dengan kondisi sosial budaya Desa setempat.

Ayat (2) ...

- 36 -

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 96

Daerah Kabupaten dapat menetapkan masa jabatan Kepala Desa sesuai dengan sosial

budaya setempat.

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengucapan sumpah/janji Kepala Desa dilakukan menurut agama yang diakui

Pemerintah, yakni :

a. diawali dengan ucapan “Demi Allah” untuk penganut agama Islam;

b. diakhiri dengan ucapan “Semoga Tuhan menolong saya” untuk penganut agama

Kristen Protestan/Katolik;

c. diawali dengan ucapan “Om atah paramawisesa” untuk penganut agama Hindu;

dan

d. diawali dengan ucapan “Demi Sanghyang Adi Buddha” untuk penganut agama

Buddha.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 99 ...

- 37 -

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Pemerintah Desa berhak menolak pelaksanaan Tugas Pembantuan yang tidak disertai

dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.

Pasal 101

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Untuk mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa, Kepala Desa dapat dibantu

oleh lembaga adat Desa. Segala perselisihan yang telah didamaikan oleh Kepala

Desa bersifat mengikat pihak-pihak yang berselisih.

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 102

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b ...

- 38 -

Huruf b

Laporan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat.

Pasal 103

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Untuk menghindari kekosongan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa,

Kepala Desa yang telah berakhir masa jabatannya tetap melaksanakan

tugasnya sebagai Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa yang

baru.

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 104

Fungsi pengawasan Badan Perwakilan Desa meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan

Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 105 ...

- 39 -

Pasal 105

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Peraturan Desa tidak memerlukan pengesahan Bupati, tetapi wajib disampaikan

kepadanya selambat-lambatnya dua minggu setelah ditetapkan dengan tembusan

kepada Camat.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Ayat (1)

Sumber pendapatan yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan

diambil alih oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pemberdayaan potensi Desa dalam meningkatkan pendapatan Desa dilakukan,

antara lain, dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa, kerja sama dengan pihak

ketiga, dan kewenangan melakukan pinjaman.

Sumber Pendapatan Daerah yang berada di Desa, baik pajak maupun retribusi yang

sudah dipungut oleh Daerah Kabupaten, tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan

oleh Pemerintah Desa.

Pendapatan ...

- 40 -

Pendapatan Daerah dari sumber tersebut harus diberikan kepada Desa yang

bersangkutan dengan pembagian secara proporsional dan adil. Ketentuan ini

dimaksudkan untuk menghilangkan beban biaya ekonomi tinggi dan dampak lainnya.

Ayat (2)

Kegiatan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan

setiap tahun meliputi penyusunan anggaran, pelaksanaan tata usaha keuangan, dan

perubahan serta perhitungan anggaran.

Pasal 108

Cukup jelas

Pasal 109

Ayat (1)

Kerja sama antar-Desa yang memberi beban kepada masyarakat harus mendapat

persetujuan Badan Perwakilan Desa.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 110

Pemerintah Desa yang tidak diikutsertakan dalam kegiatan dimaksud berhak menolak

pembangunan tersebut.

Pasal 111

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2) ...

- 41 -

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan asal-usul adalah asal-usul terbentuknya Desa yang

bersangkutan.

Pasal 112

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan memfasilitasi adalah upaya memberdayakan Daerah Otonom

melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 113

Cukup jelas

Pasal 114

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Pengajuan keberatan kepada Mahkamah Agung sebagai upaya hukum terakhir

dilakukan selambat-lambatnya lima belas hari setelah adanya keputusan pembatalan

dari Pemerintah.

Pasal 115 ...

- 42 -

Pasal 115

Ayat (1)

Mekanisme pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau pemekaran Daerah

dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Daerah yang akan dibentuk, dihapus, digabung, dan/atau dimekarkan diusulkan

oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD kepada Pemerintah;

b. Pemerintah menugaskan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah untuk

melakukan penelitian dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi

daerah, sosial-budaya, sosial-politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan

pertimbangan lain;

c. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah menyampaikan pertim-bangan untuk

penyusunan rancangan undang-undang yang mengatur pembentukan,

penghapusan, penggabungan, dan/atau pemekaran Daerah Otonom.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Asosiasi Pemerintah Daerah adalah organisasi yang dibentuk

oleh Pemerintah Daerah dalam rangka kerja sama antar-Pemerintah Propinsi, antar-

Pemerintah Kabupaten, dan/atau antar-Pemerintah Kota berdasarkan pedoman yang

dikeluarkan oleh Pemerintah.

Wakil-wakil Daerah dipilih oleh DPRD dari berbagai keahlian, terutama di bidang

keuangan dan pemerintahan, serta bersikap independen sebanyak 6 orang, yang

terdiri atas 2 orang wakil Daerah Propinsi, 2 orang wakil Daerah Kabupaten, dan 2

orang wakil Daerah Kota dengan masa tugas selama dua tahun.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4) ...

- 43 -

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 116

Cukup jelas

Pasal 117

Cukup jelas

Pasal 118

Ayat (1)

Pemberian otonomi khusus kepada Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur

didasarkan pada perjanjian bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah

Portugal di bawah supervisi Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Yang dimaksud dengan ditetapkan lain adalah Ketetapan MPR RI yang mengatur

status Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur lebih lanjut.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 119

Cukup jelas

Pasal 120 ...

- 44 -

Pasal 120

Cukup jelas

Pasal 121

Cukup jelas

Pasal 122

Pengakuan keistimewaan Propinsi Istimewa Aceh didasarkan pada sejarah perjuangan

kemerdekaan nasional, sedangkan isi keistimewaan-nya berupa pelaksanaan kehidupan

beragama, adat, dan pendidikan serta memperhatikan peranan ulama dalam penetapan

kebijakan Daerah.

Pengakuan keistimewaan Propinsi Istimewa Yogyakarta didasarkan pada asal-usul dan

peranannya dalam sejarah perjuangan nasional, sedangkan isi keistimewaannya adalah

pengangkatan Gubernur dengan mempertim-bangkan calon dari keturunan Sultan

Yogyakarta dan Wakil Gubernur dengan mempertimbangkan calon dari keturunan Paku

Alam yang memenuhi syarat sesuai dengan undang-undang ini.

Pasal 123

Cukup jelas

Pasal 124

Cukup jelas

Pasal 125

Cukup jelas

Pasal 126 ...

- 45 -

Pasal 126

Cukup jelas

Pasal 127

Cukup jelas

Pasal 128

Cukup jelas

Pasal 129

Cukup jelas

Pasal 130

Cukup jelas

Pasal 131

Cukup jelas

Pasal 132

Ayat (1)

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan undang-undang ini

sudah harus selesai selambat-lambatnya dalam waktu satu tahun.

Ayat (2)

Pelaksanaan penataan dimulai sejak ditetapkannya undang-undang ini dan sudah

selesai dalam waktu dua tahun.

Pasal 133 ...

- 46 -

Pasal 133

Cukup jelas

Pasal 134

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3839

2010-12-08T11:11:00.000+07:00

*) : Perubahan Pertama

**) : Perubahan Kedua

***) : Perubahan Ketiga

****) : Perubahan Keempat

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

SEKRETARIAT JENDERAL

UNDANGUNDANG

DASAR

NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

DALAM SATU NASKAH

*) : Perubahan Pertama

**) : Perubahan Kedua

***) : Perubahan Ketiga

****) : Perubahan Keempat

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

SEKRETARIAT JENDERAL

UNDANGUNDANG

DASAR

NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

DALAM SATU NASKAH

UNDANGUNDANG

DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 1945

PEMBUKAAN

( P r e a m b u l e )

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh

sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai

dengan perikemanusiaan

dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah

kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat

Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang

merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan

oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat

Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara

Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah

Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan

bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah

Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu UndangUndang

Dasar

Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik

Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan

Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan

*) : Perubahan Pertama

**) : Perubahan Kedua

***) : Perubahan Ketiga

****) : Perubahan Keempat

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial

bagi seluruh rakyat Indonesia.

UNDANGUNDANG

DASAR

BAB I

BENTUK DAN KEDAULATAN

Pasal 1

(1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.

(2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UndangUndang

Dasar. ***)

(3) Negara Indonesia adalah negara hukum. ***)

BAB II

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

Pasal 2

(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan

Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan

umum dan diatur lebih lanjut dengan undangundang.

****)

(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima

tahun di ibu kota negara.

(3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara

yang terbanyak.

Pasal 3

(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan

UndangUndang

Dasar. ***)

(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil

Presiden. ***/****)

*) : Perubahan Pertama

**) : Perubahan Kedua

***) : Perubahan Ketiga

****) : Perubahan Keempat

(3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden

dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UndangUndang

Dasar. ***/****)

BAB III

KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA

Pasal 4

(1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut

UndangUndang

Dasar.

(2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil

Presiden.

Pasal 5

(1) Presiden berhak mengajukan rancangan undangundang

kepada Dewan

Perwakilan Rakyat *)

(2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undangundang

sebagaimana mestinya.

Pasal 6

(1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara

Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan

lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta

mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan

kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. ***)

(2) Syaratsyarat

untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut

dengan undangundang.

***)

Pasal 6A

(1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung

oleh rakyat. ***)

(2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik

atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan

pemilihan umum. ***)

*) : Perubahan Pertama

**) : Perubahan Kedua

***) : Perubahan Ketiga

****) : Perubahan Keempat

(3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih

dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan

sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih

dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan

Wakil Presiden. ***)

(4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih

dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua

dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan

yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan

Wakil Presiden. ****)

(5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut

diatur dalam undangundang.

***)

Pasal 7

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan

sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu

kali masa jabatan. *)

Pasal 7A

Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa

jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan

Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa

pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat

lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi

syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. ***)

Pasal 7B

(1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh

Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya

dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah

Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan

Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah

melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara,

korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela;

dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi

memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. ***)

*) : Perubahan Pertama

**) : Perubahan Kedua

***) : Perubahan Ketiga

****) : Perubahan Keempat

(2) Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil

Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak

lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah

dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.

***)

(3) Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah

Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurangkurangnya

2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang

paripurna yang dihadiri oleh sekurangkurangnya

2/3 dari jumlah anggota

Dewan Perwakilan Rakyat. ***)

(4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan

seadiladilnya

terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling

lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu

diterima oleh Mahkamah Konstitusi. ***)

(5) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil

Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan

terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau

perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil

Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil

Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna

untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden

kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. ***)

(6) Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk

memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh

hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut. ***)

(7) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian

Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna

Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurangkurangnya

3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurangkurangnya

2/3 dari

jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi

kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis

Permusyawaratan Rakyat. ***)

*) : Perubahan Pertama

**) : Perubahan Kedua

***) : Perubahan Ketiga

****) : Perubahan Keempat

Pasal 7C

Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan

Rakyat.***)

Pasal 8

(1) Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan

kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden

sampai habis masa jabatannya. ***)

(2) Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambatlambatnya

dalam

waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat

menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon

yang diusulkan oleh Presiden. ***)

(3) Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau

tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara

bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri,

Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersamasama.

Selambatlambatnya

tigapuluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan

Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil

Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang

diusulkan oleh partai polotik yang psangan calon Presiden dan Wakil

Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan

umum sebelumnya, sampai akhir masa jabatannya. ****)

Pasal 9

(1) Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah

menurut agama, atau berjanji dengan sungguhsungguh

dihadapan Majelis

Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut :

Sumpah Presiden (Wakil Presiden):

“ Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik

Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaikbaiknya

dan

seadiladilnya,

memegang teguh UndangUndang

Dasar dan menjalankan

segala undangundang

dan peraturannya dengan seluruslurusnya

serta

berbakti, kepada Nusa dan Bangsa”.

*) : Perubahan Pertama

**) : Perubahan Kedua

***) : Perubahan Ketiga

****) : Perubahan Keempat

Janji Presiden (Wakil Presiden) :

“Saya berjanji dengan sungguhsungguh

akan memenuhi kewajiban

Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan

sebaikbaiknya

dan seadiladilnya,

memegang teguh UndangUndang

Dasar

dan menjalankan segala undangundang

dan peraturannya dengan seluruslurusnya

serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa” . *)

(2) Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak

dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah

menurut agama, atau berjanji dengan sungguhsungguh

di hadapan

pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh

pimpinan Mahkamah Agung. *)

Pasal 10

Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat,

Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

Pasal 11

(1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan

perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. ****)

(2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang

menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang

terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan

atau pembentukan undangundang

harus dengan persetujuan Dewan

Perwakilan Rakyat. ***)

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan

undangundang.

***)

Pasal 12

Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syaratsyarat

dan akibatnya

keadaan bahaya ditetapkan dengan undangundang.

*) : Perubahan Pertama

**) : Perubahan Kedua

***) : Perubahan Ketiga

****) : Perubahan Keempat

Pasal 13

(1) Presiden mengangkat duta dan konsul.

(2) Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan

Dewan Perwakilan Rakyat. *)

(3) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan menperhatikan

pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. *)

Pasal 14

(1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan

pertimbangan Mahkamah Agung. *)

(2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan

pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. *)

Pasal 15

Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lainlain

tanda kehormatan yang

diatur dengan undangundang.

Pasal 16

Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas

memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutanya

diatur dalam undangundang.

****)

*) : Perubahan Pertama

**) : Perubahan Kedua

***) : Perubahan Ketiga

****) : Perubahan Keempat

BAB IV

DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG

Dihapus. ****)

BAB V

KEMENTERIAN NEGARA

Pasal 17

(1) Presiden dibantu oleh menterimenteri

negara.

(2) Menterimenteri

itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. *)

(3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. *)

(4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur

dalam undangundang.

***)

BAB VI

PEMERINTAH DAERAH

Pasal 18

(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerahdaerah

provinsi dan

daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiaptiap

provinsi,

kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur

dengan undangundang.

**)

(2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan

mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas

pembantuan. **)

(3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah yang anggotaanggotanya

dipilih melalui

pemilihan umum. **)

(4) Gubernur, Bupati dan Walikota masingmasing

sebagai Kepala Pemerintah

Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis. **)

(5) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluasluasnya,

kecuali urusan

pemerintahan yang oleh undangundang

ditentukan sebagai urusan

Pemerintah Pusat. **)

*) : Perubahan Pertama

**) : Perubahan Kedua

***) : Perubahan Ketiga

****) : Perubahan Keempat

(6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturanperaturan

lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. **)

(7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam

undangundang.

**)

Pasal 18A

(1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah

provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota,

diatur dengan Undangundang

dengan memperhatikan kekhususan dan

keragaman daerah. **)

(2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfatan sumber daya alam dan

sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah

diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undangundang.

**)

Pasal 18B

(1) Negara mengakui dan menghormati satuansatuan

pemerintahan daerah

yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undangundang.

**)

(2) Negara mengakui dan menghormati kesatuankesatuan

masyarakat hukum

adat serta hakhak

tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia, yang diatur dalam undangundang.

**)

*) : Perubahan Pertama

**) : Perubahan Kedua

***) : Perubahan Ketiga

****) : Perubahan Keempat

BAB VII

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Pasal 19

(1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. **)

(2) Susunan Dewan Perwakilan rakyat diatur dengan undangundang.

**)

(3) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. **)

Pasal 20

(1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undangundang.

(2) Setiap rancangan undangundang

dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat

dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. *)

(3) Jika rancangan undangundang

itu tidak mendapat persetujuan bersama,

rancangan undangundang

itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan

Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. *)

(4) Presiden mengesahkan rancangan undangundang

yang telah disetujui

bersama untuk menjadi undangundang.

(5) Dalam hal rancangan undangundang

yang telah disetujui bersama tersebut

tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak

rancangan undangundang

tersebut disetujui, rancangan undangundang

tersebut sah menjadi undangundang

dan wajib diundangkan. **)

Pasal 20A

(1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan

fungsi pengawasan. **)

(2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasalpasal

lain UndangUndang

Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak

interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. **)

(3) Selain hak yang diatur dalam pasalpasal

lain UndangUndang

Dasar ini,

Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan,

menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas. **)

*) : Perubahan Pertama

**) : Perubahan Kedua

***) : Perubahan Ketiga

****) : Perubahan Keempat

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak

anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undangundang.

**)

Pasal 21

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan

undangundang.

Pasal 22

(1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan

peraturan pemerintah sebagai pengganti undangundang.

(2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan

Rakyat dalam persidangan yang berikut.

(3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus

dicabut.

Pasal 22A

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undangundang

diatur dengan undangundang.

**)

Pasal 22B

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya,

yang syaratsyarat

dan tata caranya diatur dalam undangundang.

**)

*) : Perubahan Pertama

**) : Perubahan Kedua

***) : Perubahan Ketiga

****) : Perubahan Keempat

BAB VIIA ***)

DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Pasal 22C

(1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui

pemilihan umum. ***)

(2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama

dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari

sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. ***)

(3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.

***)

(4) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan

undangundang.

***)

Pasal 22D

(1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan

Rakyat rancangan undangundang

yang berkaitan dengan otonomi daerah,

hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta

penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya

ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan

pusat dan daerah. ***)

(2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undangundang

yang

berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah;

pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber

daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan

pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan

Perwakilan Rakyat atas rancangan undangundang

anggaran pendapatan

dan belanja negara dan rancangan undangundang

yang berkaitan dengan

pajak, pendidikan, dan agama. ***)

(3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan

undangundang

mengenai : otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan

penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber

daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran

pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta

menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat

sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. ***)

*) : Perubahan Pertama

**) : Perubahan Kedua

***) : Perubahan Ketiga

****) : Perubahan Keempat

(4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya,

yang syaratsyarat

dan tata caranya diatur dalam undangundang.

***)

BAB VIIB ***)

PEMILIHAN UMUM

Pasal 22E

(1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia,

jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. ***)

(2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah. ***)

(3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat

dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. ***)

(4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah

adalah perseorangan. ***)

(5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang

bersifat nasional, tetap, dan mandiri. ***)

(6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undangundang.

***)

BAB VIII

HAL KEUANGAN

Pasal 23

(1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan

keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undangundang

dan

dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesarbesarnya

kemakmuran rakyat. ***)

(2) Rancangan undangundang

anggaran pendapatan dan belanja negara

diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat

dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. ***)

*) : Perubahan Pertama

**) : Perubahan Kedua

***) : Perubahan Ketiga

****) : Perubahan Keempat

(3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran

pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah

menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.

***)

Pasal 23A

Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara

diatur dengan undangundang.

***)

Pasal 23B

Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undangundang.

****)

Pasal 23C

Halhal

lain mengenai keuangan negara diatur dengan undangundang.

***)

Pasal 23D

Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan,

kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undangundang.

****)

BAB VIIIA ***)

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Pasal 23E

(1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan

negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.

***)

(2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

sesuai dengan kewenangannya. ***)

(3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan

dan/atau badan sesuai dengan undangundang.

***)

*) : Perubahan Pertama

**) : Perubahan Kedua

***) : Perubahan Ketiga

****) : Perubahan Keempat

Pasal 23F

(1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat

dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan

diresmikan oleh Presiden. ***)

(2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota. ***)

Pasal 23G

(1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki

perwakilan di setiap provinsi. ***)

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan

undangundang.

***)

BAB IX

KEKUASAAN KEHAKIMAN

Pasal 24

(1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. ***)

(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan

peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum,

lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan

peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. ***)

(3) Badanbadan

lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman

diatur dalam undangundang.

****)

Pasal 24A

(1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji

peraturan perundangundangan

di bawah undangundang

terhadap

undangundang,

dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh

undangundang.

***)

(2) Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela,

adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. ***)

*) : Perubahan Pertama

**) : Perubahan Kedua

***) : Perubahan Ketiga

****) : Perubahan Keempat

(3) Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan

Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai

hakim agung oleh Presiden. ***)

(4) Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung.

***)

(5) Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung

serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undangundang.

***)

Pasal 24B

(1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan

pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka

menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku

hakim. ***)

(2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di

bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.

***)

(3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. ***)

(4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan

undangundang.

***)

Pasal 24C

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan

terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undangundang

terhadap UndangUndang

Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga

negara yang kewenangannya diberikan oleh UndangUndang

Dasar,

memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang

hasil pemilihan umum. ***)

(2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan

Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau

Wakil Presiden menurut UndangUndang

Dasar. ***)

(3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi

yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masingmasing

tiga orang

*) : Perubahan Pertama

**) : Perubahan Kedua

***) : Perubahan Ketiga

****) : Perubahan Keempat

oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga

orang oleh Presiden. ***)

(4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim

konstitusi. ***)

(5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak

tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan,

serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. ***)

(6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta

ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undangundang.

***)

Pasal 25

Syaratsyarat

untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai hakim

ditetapkan dengan undangundang.

BAB IXA **)

WILAYAH NEGARA

Pasal 25A****)

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan

yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batasbatas

dan hakhaknya

ditetapkan dengan undangundang.

**)

BAB X

WARGA NEGARA DAN PENDUDUK **)

Pasal 26

(1) Yang menjadi warga negara ialah orangorang

bangsa Indonesia asli dan

orangorang

bangsa lain yang disahkan dengan undangundang

sebagai

warga negara.

(2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat

tinggal di Indonesia. **)

(3) Halhal

mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undangundang.

**)

*) : Perubahan Pertama

**) : Perubahan Kedua

***) : Perubahan Ketiga

****) : Perubahan Keempat

Pasal 27

(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan

pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan

tidak ada kecualinya.

(2) Tiaptiap

warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak

bagi kemanusiaan.

(3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan

negara. **)

Pasal 28

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan

lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undangundang.

BAB XA **)

HAK ASASI MANUSIA

Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup

dan kehidupannya. **)

Pasal 28B

(1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan

melalui perkawinan yang sah. **)

(2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang

serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. **)

Pasal 28C

(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan

dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu

pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas

hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. **)

(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan

haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan

negaranya. **)

*) : Perubahan Pertama

**) : Perubahan Kedua

***) : Perubahan Ketiga

****) : Perubahan Keempat

Pasal 28D

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian

hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. **)

(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan

yang adil dan layak dalam hubungan kerja. **)

(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam

pemerintahan. **)

(4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. **)

Pasal 28E

(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya,

memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih

kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan

meninggalkannya, serta berhak kembali. **)

(2) Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran

dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. **)

(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan

mengeluarkan pendapat. **)

Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi

untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk

mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan

informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. **)

Pasal 28G

(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan,

martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas

rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau

tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. **)

(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang

merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka

politik dari negara lain. **)

*) : Perubahan Pertama

**) : Perubahan Kedua

***) : Perubahan Ketiga

****) : Perubahan Keempat

Pasal 28H

(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan

medapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh

pelayanan kesehatan. **)

(2) Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk

memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai

persamaan dan keadilan. **)

(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan

pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. **)

(4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut

tidak boleh diambil alih secara sewenangwenang

oleh siapa pun. **)

Pasal 28I

(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati

nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui

sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar

hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat

dikurangi dalam keadaan apa pun. **)

(2) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas

dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan

yang bersifat diskriminatif itu. **)

(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan

perkembangan zaman dan peradaban. **)

(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia

adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. **)

(5) Untuk menegakan dan melindungi hak assi manusia sesuai dengan prinsip

negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia

dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundanganundangan.

**)

*) : Perubahan Pertama

**) : Perubahan Kedua

***) : Perubahan Ketiga

****) : Perubahan Keempat

Pasal 28J

(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. **)

(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk

kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undangundang

dengan

maksud sematamata

untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas

hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai

dengan pertimbangan moral, nilainilai

agama, keamanan, dan ketertiban

umum dalam suatu masyarakat demokratis. **)

BAB XI

A G A M A

Pasal 29

(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

(2) Negara menjamin kemerdekaan tiaptiap

penduduk untuk memeluk

agamanya masingmasing

dan untuk beribadat menurut agamanya dan

kepercayaannya itu.

BAB XII

PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA **)

Pasal 30

(1) Tiaptiap

warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha

pertahanan dan keamanan negara. **)

(2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem

pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia

dan Kepolisian Negara Indonesia Republik Indonesia, sebagai kekuatan

utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung. **)

(3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan

Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan,

melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. **)

(4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga

kemanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi,

melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. **)

*) : Perubahan Pertama

**) : Perubahan Kedua

***) : Perubahan Ketiga

****) : Perubahan Keempat

(5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara

Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan

Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya,

syaratsyarat

keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan

keamanan diatur dengan undangundang.

**)

BAB XIII

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN****)

Pasal 31

(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. ****)

(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah

wajib membiayainya. ****)

(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan

nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan

undangundang.

****)

(4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurangkurangnya

dua

puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari

aggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan

penyelenggaraan pendidikan nasional. ****)

(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan tekhnologi dengan

menjunjung tinggi nilainilai

agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan

peradaban serta kesejahteraan umat manusia. ****)

*) : Perubahan Pertama

**) : Perubahan Kedua

***) : Perubahan Ketiga

****) : Perubahan Keempat

Pasal 32

(1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban

dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dalam

mengembangkan nilainilai

budayanya. ****)

(2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan

budaya nasional. ****)

BAB XIV

PEREKONOMIAN NASIONAL DAN

KESEJAHTERAAN SOSIAL****)

Pasal 33

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas

kekeluargaan.

(2) Cabangcabang

produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai

hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai

oleh negara dan dipergunakan untuk sebesarbesar

kemakmuran rakyat.

(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi

dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan,

berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga

keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. ****)

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam

undangundang.

****)

*) : Perubahan Pertama

**) : Perubahan Kedua

***) : Perubahan Ketiga

****) : Perubahan Keempat

Pasal 34

(1) Fakir miskin dan anakanak

terlantar dipelihara oleh negara. ****)

(2) Negara mengembangkan sistim jaminan sosial bagi seluruah rakyat dan

memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan

martabat kemanusiaan. ****)

(3) Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan

dan fasilitas pelayanan umum yang layak. ****)

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam

undangundang.

****)

BAB XV

BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA , SERTA

LAGU KEBANGSAAN **)

Pasal 35

Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih.

Pasal 36

Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.

Pasal 36A

Lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka

Tunggal Ika. **)

Pasal 36B

Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya. **)

Pasal 36C

Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara,

serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undangundang.

**)

*) : Perubahan Pertama

**) : Perubahan Kedua

***) : Perubahan Ketiga

****) : Perubahan Keempat

BAB XVI

PERUBAHAN UNDANGUNDANG

DASAR

Pasal 37

(1) Usul perubahan pasalpasal

UndangUndang

Dasar dapat diagendakan

dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh

sekurangkurangnya

1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan

Rakyat. ****)

(2) Setiap usul perubahan pasalpasal

UndangUndang

Dasar diajukan secara

tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah

beserta alasannya. ****)

(3) Untuk mengubah pasalpasal

UndangUndang

Dasar, sidang Majelis

Permusyawaratan Rakyat dihadiri sekurangkurangnya

2/3 dari jumlah

anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. ****)

(4) Putusan untuk mengubah pasalpasal

UndangUndang

Dasar dilakukan

dengan persetujuan sekurangkurangnya

limapuluh persen ditambah satu

anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. ****)

(5) Khusus mengenai bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat

dilakukan perubahan. ****)

ATURAN PERALIHAN

Pasal I

Segala peraturan perundangundangan

yang ada masih tetap berlaku

selama belum diadakan yang baru menurut UndangUndang

Dasar ini. ****)

Pasal II

Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk

melaksanakan ketentuan UndangUndang

Dasar dan belum diadakan yang baru

menurut UndangUndang

Dasar ini. ****)

Pasal III

Mahkamah Konstitusi dibentuk selambatlambatnya

pada 17 Agustus 2003

dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

****)

*) : Perubahan Pertama

**) : Perubahan Kedua

***) : Perubahan Ketiga

****) : Perubahan Keempat

ATURAN TAMBAHAN

Pasal I

Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan

terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil

putusan pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003. ****)

Pasal II

Dengan ditetapkannya perubahan UndangUndang

Dasar ini, UndangUndang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan

dan pasalpasal.

****)

_________

republik indonesia

2010-12-08T10:58:00.001+07:00

Undang-Undang Dasar 1945

Pada tanggal 18 Agustus 1945, satu hari setelah Proklamasi Kemerdekaan diproklamirkan, UUD 1945 disahkan. Di dalam UUD 1945 itu diawali dengan Pembukaan” dan pada alinea 4 diterangkan bahwa Negara Indonesia berdasarkan PANCASILA yang berbunyi sebagai berikut :

1. KetuhananYang Maha Esa.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwaki Ian.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Disamping itu pula di dalam batang tubuh UUD 1945 diterangkan bahwa:

a. Nama negara kita : Republik Indonesia
b. Bentuk negara kita : Negara Kesatuan
c. Bentukpemerintahan : Demokrasi (Kerakyatan) yang berarti : pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
d. Kepala Negara : Presiden yang dipilih rakyat.
e. Badan Perwakilan Rakyat yang Tinggi : Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
f. Bendera Negara : Sang Merah Putih
g. Bahasa Nasional : Bahasa Indonesia

UUD 1945 terdiri dari :

a. Pembukaan UUD 1945, terdiri dari empat alinea dan pada alinea keempat terdapat dasar negara Pancasila.
b. Batang Tubuh UUD 1945, terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan.
c. Penjelasan Resmi UUD 1945 yang terdiri dari penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal.
d. Amandemen UUD 1945
- Amandemen ke I ST MPR Tahun 1999
- Amandemen ke II ST MPR Tahun 2000
- Amandemen ke III ST MPR Tahun 2001
- Amandemen ke IV ST MPR Tahun 2002

Lagu Kebangsaan

Lagu Kebangsaan Negara kita adalah “Indonesia Raya” yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman. Lagu ini dinyanyikan secara resmi yang pertama kali adalah pada penutupan Kongres Pemuda Indonesia II di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 1928.

Lambang Negara

Lambang Negara Republik Indonesia adalah “Garuda Pancasila” yang diresmikan dalam Sidang Dewan RIS tanggal 11 Pebruari 1950. Lambang negara tersebut berupa gambar burung Garuda yang sayapnya membentang ke kanan dan ke kiri, dan pada leher burung Garuda itu tergantung perisai yang melambangkan dasar negara Republik Indonesia yaitu “PANCASILA”.

Adapun gambar-gambar yang ada pada perisai tersebut adalah :

a. Sila I dilambangkan gambar bintang.
b. Sila II dilambangkan rantai emas.
c. Sila III dilambangkan pohon beringin.
d. Sila IV dilambangkan kepala banteng.
e. Sila V dilambangkan padi dan kapas.
f. Garis melintang mendatar melambangkan garis katulistiwa yang melintang ditengah-tengah kepulauan Indonesia.

Pada pita terdapat tulisan yang berbunyi “Bhinneka Tunggal Ika” yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Adapun yang dimaksud adalah bahwa bangsa Indonesia itu berbeda-beda tempat tinggalnya karena berada di berbagai pulau, sehingga berbeda pula bahasanya, adat-istiadatnya, suku dan juga agamanya. Walaupun demikian tetapi juga satu yaitu bangsa Indonesia. Adapun untuk gambar burung garuda itu sendiri mempunyai arti sebagai berikut:

a. Sayapnya, bulunya berjumlah 17 bulu dan melambangkan tanggal 17.
b. Ekornya, bulunya berjumlah 8 bulu dan melambangkan bulan 8 atau Agustus.
c. Bulu di bawah perisai berjumlah 19 helai dan bulu-bulu di bawah lehernya berjumlah 45 helai.

Dengan demikian kesemuanya tersebut adalah merupakan maknaperingatan pada tanggal 17 Agustus 1945.

7 Kunci Pokok Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah :

1. Indonesia ialah negara berdasarkan hukum.
2. Sistem konstitusional.
3. Kekuasaan negara yang tertinggi berada di tangan MPR.
4. Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di bawah MPR.
5. Presiden tidak bertanggung j awab kepada DPR.
6. Menteri Negara ialah pembantu Presiden. Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR.
7. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas.
F. Pemerintahan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Pemerintahan di Daerah, pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah diwajibkan melaksanakan asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pemban titan. Pengertian-pengertian yang diberikan UU No. 5 tahun 1974 sebagai berikut :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta pembantu-pembantunya.

2. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan dari Pemerintah atau Daerah tingkat atasnya kepada Daerah menjadi urusan rumah tangganya.

3. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Tugas Pembantuan adalah tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada Pemerintah Desa oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskannya.

5. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang, dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yangberlaku.

6. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah atau Kepala Wilayah atau Kepala Instansi Vertikal tingkat atasnya kepada Pejabat-Pejabat di daerah.

7. Wilayah Administratip, selanjutnya disebut Wilayah, adalah lingkungan kerja perangkat Pemerintah yang menyelenggarakan pelaksanaan tugas pemerintahan umum di daerah.

8. Instansi Vertikal adalah perangkat dari Departemen-Departemen atau Lembaga-lembaga Pemerintah bukan Departemen yang mempunyai lingkungan kerja di Wilayah yang bersangkutan.

9. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang mensahkan, membatalkan, dan menangguhkan Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah, yaitu Menteri Dalam Negeri bagi Daerah Tingkat I dan Gubemur Kepala Daerah bagi Daerah Tingkat II, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yangmeliputi bidang-bidang ketentraman dan ketertiban, politik, koordinasipengawasan dan urusan pemerintahan lainnya yang tidaktermasuk dalam tugas sesuatu Instansi dan tidak termasuk urusan rumah tangga Daerah.

11. Polisi Pamong Praja adalah perangkat Wilayah yang bertugas membantu Kepala Wilayah dalam menyelenggarakan pemerintahan khusunya dalam melaksanakan wewenang, tugas, dan kewajiban dibidang pemerintahan umum.

syadiashare 2009

sumber: http://syadiashare.com/uud-45-dan-sistem-pemerintahan-ri.html

Sejarah / Asal-usul Nama Indonesia

2010-12-08T10:31:00.000+07:00

Tahukah sobat, bagaimana sih negara kita kok lantas dinamakan Indonesia? Bagaimana sejarah/asal-usul nama Indonesia? Berikut ini sejarahnya.

Pada zaman purba, kepulauan tanah air disebut dengan aneka nama. Dalam catatan bangsa Tionghoa kawasan kepulauan tanah air dinamaiNan-hai (Kepulauan Laut Selatan). Berbagai catatan kuno bangsa Indoa menamai kepulauan ini Dwipantara (Kepulauan Tanah Seberang), nama yang diturunkan dari kata Sansekerta dwipa (pulau) dan antara (luar, seberang). Kisah Ramayana karya pujangga Walmiki menceritakan pencarian terhadap Sinta, istri Rama yang diculik Rahwana, sampai ke Suwarnadwipa (Pulau Emas, yaitu Sumatra sekarang) yang terletak di Kepulauan Dwipantara. Bangsa Arab menyebut tanah air kita Jaza'ir al-Jawi (Kepulauan Jawa). Nama Latin untuk kemenyan adalahbenzoe, berasal dari bahasa Arab luban jawi (kemenyan Jawa), sebab para pedagang Arab memperoleh kemenyan dari batang pohon Styrax sumatrana yang dahulu hanya tumbuh di Sumatera. Sampai hari ini jemaah haji kita masih sering dipanggil "Jawa" oleh orang Arab. Bahkan orang Indonesia luar Jawa sekalipun. Dalam bahasa Arab juga dikenal Samathrah (Sumatra), Sholibis (Sulawesi), Sundah (Sunda), semua pulau itu dikenal sebagai kulluh Jawi (semuanya Jawa).

Bangsa-bangsa Eropa yang pertama kali datang beranggapan bahwa Asia hanya terdiri dari Arab, Persia, India dan Tiongkok. Bagi mereka, daerah yang terbentang luas antara Persia dan Tiongkok semuanya adalah "Hindia". Semenanjung Asia Selatan mereka sebut "Hindia Muka" dan daratan Asia Tenggara dinamai "Hindia Belakang". Sedangkan tanah air memperoleh nama "Kepulauan Hindia" (Indische Archipel, Indian Archipelago, l'Archipel Indien) atau "Hindia Timur" (Oost Indie, East Indies, Indes Orientales). Nama lain yang juga dipakai adalah "Kepulauan Melayu" (Maleische Archipel, Malay Archipelago, l'Archipel Malais).

Pada jaman penjajahan Belanda, nama resmi yang digunakan adalah Nederlandsch-Indie (Hindia Belanda), sedangkan pemerintah pendudukan Jepang 1942-1945 memakai istilah To-Indo (Hindia Timur).

Eduard Douwes Dekker ( 1820 – 1887 ), yang dikenal dengan nama samaran Multatuli, pernah mengusulkan nama yang spesifik untuk menyebutkan kepulauan tanah air kita, yaitu Insulinde, yang artinya juga "Kepulauan Hindia" ( Bahasa Latin insula berarti pulau). Nama Insulinde ini kurang populer.

Nusantara

Pada tahun 1920, Ernest Francois Eugene Douwes Dekker ( 1879 – 1950), yang dikenal sebagai Dr. Setiabudi (cucu dari adik Multatuli), memperkenalkan suatu nama untuk tanah air kita yang tidak mengandung unsur kata "India". Nama itu tiada lain adalahNusantara, suatu istilah yang telah tenggelam berabad-abad lamanya. Setiabudi mengambil nama itu dari Pararaton, naskah kuno zaman Majapahit yang ditemukan di Bali pada akhir abad ke-19 lalu diterjemahkan oleh JLA. Brandes dan diterbitkan oleh Nicholaas Johannes Krom pada tahun 1920.

Pengertian Nusantara yang diusulkan Setiabudi jauh berbeda dengan pengertian nusantara zaman Majapahit. Pada masa Majapahit, Nusantara digunakan untuk menyebutkan pulau-pulau di luar Jawa (antara dalam Bahasa Sansekerta artinya luar, seberang) sebagai lawan dari Jawadwipa (Pulau Jawa). Sumpah Palapa dari Gajah Mada tertulis "Lamun huwus kalah nusantara, isun amukti palapa" (Jika telah kalah pulau-pulau seberang, barulah saya menikmati istirahat).

Oleh Dr. Setiabudi kata nusantara zaman Majapahit yang berkonotasi jahiliyah itu diberi pengertian yang nasionalistis. Dengan mengambil kata Melayu asli antara, maka Nusantara kini memiliki arti yang baru yaitu "nusa di antara dua benua dan dua samudra", sehingga Jawa pun termasuk dalam definisi nusantara yang modern. Istilah nusantara dari Setiabudi ini dengan cepat menjadi populer penggunaannya sebagai alternatif dari nama Hindia Belanda.

Sampai hari ini istilah nusantara tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah tanah air dari Sabang sampai Merauke.

Indonesia

Pada tahun 1847 di Singapura terbit sebuah majalah ilmiah tahunan, Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia (JIAEA), yang dikelola oleh James Richardson Logan ( 1819 – 1869 ), seorang Skotlandia yang meraih sarjana hukum dari Universitas Edinburgh. Kemudian pada tahun 1849 seorang ahli etnologi bangsa Ingris, George Samuel Windsor Earl ( 1813 – 1865 ), menggabungkan diri sebagai redaksi majalah JIAEA.

Dalam JIAEA Volume IV tahun 1850, halaman 66-74, Earl menulis artikel On the Leading Characteristics of the Papuan, Australian and Malay-Polynesian Nations. Dalam artikelnya itu Earl menegaskan bahwa sudah tiba saatnya bagi penduduk Kepulauan Hindia atau Kepulauan Melayu untuk memiliki nama khas (a distinctive name), sebab nama Hindia tidaklah tepat dan sering rancu dengan penyebutan India yang lain. Earl mengajukan dua pilihan nama: Indunesia atau Malayunesia (nesos dalam bahasa Yunani berarti pulau). Pada halaman 71 artikelnya itu tertulis:

"... the inhabitants of the Indian Archipelago or Malayan Archipelago would become respectively Indunesians or Malayunesians".

Earl sendiri menyatakan memilih nama Malayunesia (Kepulauan Melayu) daripada Indunesia (Kepulauan Hindia), sebab Malayunesia sangat tepat untuk ras Melayu, sedangkan Indunesia bisa juga digunakan untuk Ceylon ( Srilanka ) dan Maladewa. Earl berpendapat juga bahwa nahasa Melayu dipakai di seluruh kepulauan ini. Dalam tulisannya itu Earl memang menggunakan istilah Malayunesia dan tidak memakai istilah Indunesia.

Dalam JIAEA Volume IV itu juga, halaman 252-347, James Richardson Logan menulis artikel The Ethnology of the Indian Archipelago. Pada awal tulisannya, Logan pun menyatakan perlunya nama khas bagi kepulauan tanah air kita, sebab istilah "Indian Archipelago" terlalu panjang dan membingungkan. Logan memungut nama Indunesia yang dibuang Earl, dan huruf u digantinya dengan huruf o agar ucapannya lebih baik. Maka lahirlah istilah Indonesia.

Untuk pertama kalinya kata Indonesia muncul di dunia dengan tercetak pada halaman 254 dalam tulisan Logan:

"Mr. Earl suggests the ethnographical term Indunesian, but rejects it in favour of Malayunesian. I prefer the purely geographical term Indonesia, which is merely a shorter synonym for the Indian Islands or the Indian Archipelago".

Ketika mengusulkan nama "Indonesia" agaknya Logan tidak menyadari bahwa di kemudian hari nama itu akan menjadi nama resmi. Sejak saat itu Logan secara konsisten menggunakan nama "Indonesia" dalam tulisan-tulisan ilmiahnya, dan lambat laun pemakaian istilah ini menyebar di kalangan para ilmuwan bidang etnologi dan geografi.

Pada tahun 1884 guru besar etnologi di Universitas Berlin yang bernama Adolf Bastian (1826 – 1905 ) menerbitkan buku Indonesien oder die Inseln des Malayischen Archipelsebanyak lima volume, yang memuat hasil penelitiannya ketika mengembara ke tanah air pada tahun 1864 sampai 1880. Buku Bastian inilah yang memopulerkan istilah "Indonesia" di kalangan sarjana Belanda, sehingga sempat timbul anggapan bahwa istilah "Indonesia" itu ciptaan Bastian. Pendapat yang tidak benar itu, antara lain tercantum dalam Encyclopedie van Nederlandsch-Indie tahun 1918. Padahal Bastian mengambil istilah "Indonesia" itu dari tulisan-tulisan Logan.

Pribumi yang mula-mula menggunakan istilah "Indonesia" adalah Suwardi Suryaningrat ( Ki Hajar Dewantara ). Ketika dibuang ke negeri Belanda tahun 1913 beliau mendirikan sebuah biro pers dengan nama Indonesische Pers-bureau.

Nama indonesisch (Indonesia) juga diperkenalkan sebagai pengganti indisch (Hindia) oleh Prof. Cornelis van Vollenhoven (1917). Sejalan dengan itu, inlander (pribumi) diganti dengan indonesiër (orang Indonesia).

Identitas Politik

Pada dasawarsa 1920-an, nama "Indonesia" yang merupakan istilah ilmiah dalam etnologi dan geografi itu diambil alih oleh tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan tanah air kita, sehingga nama "Indonesia" akhirnya memiliki makna politis, yaitu identitas suatu bangsa yang memperjuangkan kemerdekaan. Akibatnya pemerintah Belanda mulai curiga dan waspada terhadap pemakaian kata ciptaan Logan itu.

Pada tahun 1922 atas inisiatif Mohammad Hatta, seorang mahasiswa Handels Hoogeschool (Sekolah Tinggi Ekonomi) di Rotterdam, organisasi pelajar dan mahasiswa Hindia di Negeri Belanda (yang terbentuk tahun 1908 dengan nama Indische Vereeniging berubah nama menjadi Indonesische Vereeniging atau Perhimpoenan Indonesia. Majalah mereka, Hindia Poetra, berganti nama menjadi Indonesia Merdeka.

Bung Hatta menegaskan dalam tulisannya,:

"Negara Indonesia Merdeka yang akan datang (de toekomstige vrije Indonesische staat) mustahil disebut "Hindia Belanda". Juga tidak "Hindia" saja, sebab dapat menimbulkan kekeliruan dengan India yang asli. Bagi kami nama Indonesia menyatakan suatu tujuan politik (een politiek doel), karena melambangkan dan mencita-citakan suatu tanah air di masa depan, dan untuk mewujudkannya tiap orang Indonesia (Indonesier) akan berusaha dengan segala tenaga dan kemampuannya."

Di tanah air Dr. Sutomo mendirikan Indonesische Studie Club pada tahun 1924). Pada tahun 1925, Jong Islamieten Bond membentuk kepanduan Nationaal Indonesische Padvinderij (Natipij). Itulah tiga organisasi di tanah air yang mula-mula menggunakan nama "Indonesia". Akhirnya nama "Indonesia" dinobatkan sebagai nama tanah air, bangsa dan bahasa pada Kerapatan Pemoeda-Pemoedi Indonesia tanggal 28 Oktober 1928, yang kini dikenal dengan sebutan Sumpah Pemuda.

Pada bulan Agustus 1939 tiga orang anggota Volksraad (Dewan Rakyat; parlemen Hindia Belanda), Muhammad Husni Thamrin, Wiwoho Purbohadidjojo dan Sutardjo Kartohadikusumo, mengajukan mosi kepada Pemerintah Hindia Belanda agar nama "Indonesia" diresmikan sebagai pengganti nama "Nederlandsch-Indie". Tetapi Belanda menolak mosi ini.

Dengan jatuhnya tanah air ke tangan Jepang pada tanggal 8 Maret 1942, lenyaplah nama "Hindia Belanda". Lalu pada tanggal 17 Agustus 1945, lahirlah Republik Indonesia.

sumber: indonesia kemarin

SISTEM KETATANEGARAAN PASCA REFORMASI

2010-12-04T09:12:00.001+07:00

SISTEM KETATANEGARAAN

PASCA REFORMASI

Oleh : Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH.

A. SUMBER HUKUM TERTINGGI

1. Pancasila dan UUD 1945 merupakan Dokumen Pemersatu. Sebagai warga masyarakat kita berbeda-beda, tetapi sebagai warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam hukum dan pemerintahan.

2. UUD 1945 merupakan sumber hukum tertinggi yang harus tercermin dalam segala peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan kenegaraan, dan harus ditegakkan sebagaimana mestinya dalam praktik penyelenggaraan kekuasaan negara.

3. Sekilas Sejarah Konstitusi Indonesia

a. UUD 1945

b. Konstitusi RIS 1949

c. UUDS NKRI 1950

d. UUD 1945 Dekrit 5 Juli 1959, Orde Lama (Demokrasi Terpimpin) = Rule of Man

e. Orde Baru (Demokrasi Pancasila) = Rule of Man

4. Perubahan UUD 1945

a. Perubahan substanial dan penyempurnaan 300%

b. Dari Supremasi Institusi ke Supremasi Konstitusi, Rule of the Law & Constitution

c. Dari Sistem Pembagian Kekuasaan ke Checks and Balances

d. Penguatan Sistem Presidentil

e. Desentralisasi, Otonomi Daerah, dan Kebhinekaan

f. Penguatan Peradilan dan Pelembagaan Peradilan Konstitusi

B. PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN

1. Pembuatan Kebijakan (Policy Making)

2. Pelaksanaan Kebijakan (Policy Executing)

3. Peradilan atas Pembuatan Kebijakan (Judicial Review)

a. Peradilan atas Konstitutionalitas UU di MK

b. Peradilan atas Legalitas Peraturan di bawah UU di MA.

4. Peradilan atas Pelaksanaan Kebijakan (Peradilan):

a. Peradilan Umum:

- Peradilan Pidana

- Peradilan Perdata

c. Peradilan Agama

d. Peradilan Tata Usaha Negara

e. Peradilan Militer

C. BENTUK NORMA HUKUM PENUANGAN KEBIJAKAN

1. Pengaturan (regelingen, regulations)

a. UUD 1945

b. UU/PERPU/TAP-MPR/S

· UU disusun dan ditetapkan oleh DPR dg persetujuan bersama Presiden (dapat menjadi objek judicial review oleh MK atau legislative review oleh DPR)

· Perpu disusun dan ditetapkan oleh Presiden dengan meminta persetujuan DPR belakang, yaitu pada masa persidangan berikutnya (hanya dapat menjadi objek legislative review, dan tidak dapat dijadikan objek judicial review).

· TAP-MPR/S tersisa dan masih berlaku setara dengan UU sehingga dapat diubah dengan UU melalui legislative review, sedangkan melalui judicial review masih dapat diperdebatkan).

c. Peraturan Pelaksana UU yang bersifat structural-hirarkis yang keberadaannya didasarkan atas prinsip delegasi atau sub-delegasi (legislative delegation of rule-making power), seperti:

· PP

· Perpres

· Perda Provinsi

· Perda Kabupaten/Kota

d. Peraturan Pelaksana UU yang bersifat fungsional-nonhrarkis yang keberadaannya didasarkan atas prinsip delegasi atau sub-delegasi (legislative delegation of rule-making power), seperti:

· PERMA

· PMK

· Peraturan KPU

· PBI

· Peraturan KPU

· Perdasus dan Qanun

· Peraturan Menteri tertentu

· Peraturan Direktur Jenderal tertentu.

2. Penetapan (beschikkings, administrative decisions)

a. Keputusan Presiden

b. Keputusan Menteri

c. Keputusan Direktur Jenderal

d. Keputusan Kepala LPND

e. Dan lain sebagainya.

3. Putusan Pengadilan (vonnis)

a. Putusan Pra-Peradilan

b. Putusan Pengadilan Tingkat Satu

c. Putusan Pengadilan Tingkat Dua

d. Putusan Pengadilan Tingkat Tiga

e. Putusan Peninjauan Kembali (PK).

4. Aturan Kebijakan (Beleidsregels, Policy Rules)

a. Instruksi Presiden (Inpres)

b. Petunjuk Pelaksanaan (Juklak)

c. Petunjuk Teknis (Juknis)

d. Buku Pedoman

e. Manual

f. Kerangka Acuan

g. Dan lain sebagainya.

5. Rule of Ethics:

a. Code of Ethics dan Code of Conduct

b. Institusi Penegak Kode Etik & Perilaku, seperti:

- Komisi Yudisial, Komisi Kepolisian, dan Komisi Kejaksaan,

- Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum,

- Badan Kehormatan DPR, dan Badan Kehormatan DPD,

- Majelis Kehormatan Mahkamah Agung,

- Majelis Kehormatan Peradi, dsb.

D. KELEMBAGAAN DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

1. Bagan Organisasi Utama (lihat buku Risalah MPR-MK)

2. Cabang Kekuasaan Eksekutif

a. Presiden dan Wakil Presiden (satu kesatuan institusi, single executive)

b. Wakil Presiden (i) membantu, (ii) mendampingi, (iii) mewakili untuk sementara, (iv) mewakili secara tetap, dan (v) kegiatan mandiri.

c. Menteri Kabinet

· prinsip pembagian pekerjaan secara habis

· Puncak kepemimpinan adminisi pemerintsahan di bawah Presiden dan Wapres.

d. Semua lembaga independen dan cabang-cabang kekuasaan yang bersifat campuran serta lembaga-lembaga pemerintahan non-departemen harus dikoordinasikan oleh menteri yang berfungsi sebagai tameng dan payung politik dalam berhubungan dengan Presiden, DPR/DPD, dan lembaga peradilan.

3. Cabang Kekuasaan Legislatif (Legislature)

a. Dari supremasi institusi (MPR) ke supremasi konstitusi.

b. Pergeseran kekuasaan legislative dari Presiden ke DPR

c. Problem perpu sebagai kewenangan legislasi oleh Presiden

d. Konsep legislasi dalam arti luas: trikameralisme, satu institusi dengan tiga forum (kamar):

· MPR (lembaga membuat undang-undang dasar)

· DPR (lembaga penyalur aspirasi rakyat dalam rangka penyusunan kebijakan dan program serta pengawasan pelaksanaannya)

· DPD (mitra DPR dalam rangka penyaluran aspirasi konstituen dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan)

e. Problem penggabungan pimpinan dan secretariat bersama

f. DPRD sebagai lembaga legislative atau bukan.

· Pimpinan dan anggota DPRD pejabat Negara atau bukan

4. Cabang Kekuasaan Kehakiman (Judiciary)

a. Hakikat pengadilan sebagai cabang kekuasaan yang tersendiri dalam rangka tegaknya rule of law sebagai pengimbang demokrasi yang engagungkan kebebasan untuk kesejahteraan.

b. MK (the guardian of the constitution)

c. MA (the guardian of the state’s law)

d. BPK (state’s auditor) (bercorak semi-judikatif dalam menunjang fungsi legislative)

5. Lembaga-Lembaga Independen

a. KY

b. KPU

c. Tentara Nasional Indonesia

d. Kepolisian

e. Kejaksaan

f. Bank Sentral

g. KPK

h. Komisi-Komisi yang diatur UU (Komnasham, Komisi Ombudsman, Komisi Penyiaran Indonesa, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dan lain-lain sebagainya). Sekarang berjumlah tidak kurang dari 50 buah. Usul kepada anggota DPR untuk menghentikan kreatifitas membuat lembaga2 baru.

6. Hubungan antara Eksekutif dan Legislatif

a. Penyusunan kebijakan dalam bentuk undang-undang

b. Penyusunan anggaran

c. Pengawasan/kontrol politik atas pelaksanaan kebijakan:

· Dalam bentuk peraturan-peraturan pelaksanaan (executive acts).

· Dalam bentuk tindakan-tindakan pelaksanaan (executive actions).

d. Pengawasan/kontrol politik atas pelaksanaan anggaran.

7. MK dan Hubungan antara Lembaga

a. Pengawal konstitusi

b. Pengawal demokrasi

c. ‘arbitrase’ konstitusional

d. Pelindung hak konstitusional warga Negara

e. Penafsir akhir atas UUD (Final interpreter of the constitution)

8. Independensi Peradilan dan Penegakan Hukum

a. Kekuasaan kehakinan: independensi structural dan fungsional

b. Pejabat dan lembaga penegak hukum:

· Hakim (pengadilan)

· Penuntut (kejaksaan dan KPK)

· Penyidik (Polisi dan PPNS)

· Pembela (Advokat)

· Lembaga Pemasyarakatan (LP)

E. TATA-KELOLA YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)

1. Indonesia sebagai Negara Pengurus (Welfare State)

2. Sepuluh Prinsip Good Governance

a. Tegaknya rule of law

b. Efisiensi dan Efektifitas

c. Terbukanya Partisipasi Masyarakat

d. Transparansi

e. Akuntabilitas

f. Responsive

g. Kesetaraan (Equality)

h. Beorientasi ke depan

i. Berjalannya fungsi pengawasan

j. Profesionalisme

k. Efisiensi dan Effektifitas.

3. Tertib administrasi keuangan sebagai pangkal tolak

4. Penerapan Teknilogi Informasi secara bersengaja

5. Efisiensi dan pemangkasan jadwal pelayanan

F. REKOMENDASI

1. Perlunya bagi setiap pejabat public selalu menjadikan UUD 1945 sebagai pegangan dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab masing-masing. Bila perlu UUD 1945 selalu ada di saku atau di tas kerja masing-masing.

2. UUD 1945 pasca Perubahan ke-IV, masih banyak kekurangan dan kelemahan, tetapi sebelum ketentuan dimaksud disempurnakan, apa yang ada sekarang tulah yang berlaku dan diberlakukan dalam praktik.

3. UU yang terkait kepentingan politik praktis parpol diprioritaskan:

a. UU Susduk MPR, DPR, DPD, dan DPRD

b. UU Pemilu, UU Pilpres dan UU Pemda yang memuat ketentuan pemilukada supaya diintegrasikan dan dilengkapi dalam satu UU, misalnya, menjadi UU tentang Pemilihan Pejabat Publik.

4. Sesuai dengan tuntutan zaman, semua Lembaga Negara perlu mengadakan evaluasi untuk memperbaiki governance masing-masing dengan pelayanan yang semakin efektif dan efisien dan dengan memanfaatkan jasa teknologi modern.